SEJARAH PENDIDIKAN NEGARA MALAYSIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dengan pendidikan manusia semakain mampu untuk memanusiakan dirinya. Karena apa, seperti yang kita ketahui bahwa manusia hakekatnya adalah mahluk Tuhan yang paling sempurna.

Dalam Pembahasan mengenai pendidikan kali ini lebih ditekankan kepada suatu pembelajaran dari sudut sejarah pendidikan itu sendiri, khususnya sejarah pendidikan di negara Malaysia. Seperti yang kita ketahui bahwa Malaysia adalah negara tetangga, negara satu rumpun dan negara yang kawasan wilayahnya pernah menjadi satu kesatuan di Nusantara. Dengan berbagai kesinambungan Malaysia dengan Indonesia tetapi banyak penonjolan lebih di berbagai bidang yang dimiliki Malaysia. Bukan tidak mungkin kelebihan-kelebihan yang dimiliki adalah wujud dari penyokongan dalam sektor pendidikan, karena memang pendidikanlah yang dapat memunculkan suatu sumberdaya manusia yang berkualitas dan akhirnya berdampak pada mobilitas negara yang luar biasa.

Makadari itu perlu adanya suatu kajian mengenai sejarah pendidikan di Malaysia, supaya dapat digunakan sebagai referensi acuan pengalaman yang dapat memperbaiki keadaan pendidikan di negara sendiri.

1.2  Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari makalah ini adalah

1.      Bagaimanakah Negara Malaysia?

2.      Bagaimana Pendidikan Awal di Malaysia?

3.      Bagaimana Perkembangan Pendidikan di Malaysia?

4.      Bagaimana Pendidikan di Malaysia Saat Ini?

1.3  Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah

1.      Mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan.

2.      Mengetahui dan memahami mengenai negara Malaysia.

3.      Mengetahui dan memahami mengenai sejarah pendidikan yang negara Malaysia.

4.      Mengetahu dan memahami pendidikan di Malaysia saat ini.

5.      Memenuhi tugas matakuliah Sejarah Pendidikan.

Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah

1.      Lebih mendapatkan suatu pemahaman mengenai pengertian dari pendidikan itu sendiri.

2.      Mendalami lebih jauh tentang profil negara Malaysia dan bagaimana sejarah pendidikan di Malaysia serta kondisi pendidikanya saat ini.

3.      Sebagai pengetahuan baru sebagai seorang mahasiswa dan dapat memberikan sedikit tambahan wawasan bagi orang lain.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Negara Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan paro barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya. dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia.

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota d-8.

Secara etimologis, nama "Malaysia" diadopsi pada 1963 ketika Federasi Malaya bertambah Singapura, Sabah, dan Sarawak membentuk federasi bernama Malaysia Tetapi nama itu sendiri pernah membingungkan ketika dipakai untuk merujuk wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Sebuah peta yang diterbitkan pada 1914 di Chicago menampilkan nama Malaysia pada wilayah tertentu di Nusantara. Politikus di Filipina pernah menghendaki penamaan negara mereka sebagai "Malaysia", tetapi Malaysia-lah yang pertama mengadopsi nama itu pada 1963 sebelum Filipina bertindak lebih jauh tentang masalah itu. Nama lain pernah dianjurkan untuk federasi 1963. Di antaranya adalah Langkasuka (Langkasuka adalah sebuah kerajaan kuno yang berada di bagian hulu Semenanjung Malaya pada milenium pertama masehi).

Bahkan mundur lebih jauh lagi, seorang etnolog Inggris, George Samuel Windsor Earl, di dalam jilid IV Jurnal Kepulauan India dan Asia Timur pada 1850 mengusulkan untuk menamai kepulauan Indonesia sebagai Melayunesia atau Indunesia, kendati dia lebih menyukai yang terakhir.

2.1.1        Sejarah Negara Malaysia

a.      Masa Prasejarah

Sisa-sisa arkeologis ditemukan di Malaysia Barat, Sabah, dan Sarawak. Semang memiliki leluhur jauh di Semenanjung Malaya, merujuk pada pemukiman pertama dari Afrika, lebih dari 50.000 tahun lalu. Senoi muncul sebagai kelompok campuran, dengan hampir separo silsilah dari garis ibu moyang Semang dan separonya lagi Indocina. Ini bersesuaian dengan dugaan bahwa mereka mewakili keturunan penutur Austronesia kuno, kaum tani, yang membawa bahasa dan teknologi mereka ke bagian selatan semenanjung kira-kira 5.000 tahun lalu dan menyatu dengan penduduk asli. Manusia Proto Melayu lebih beraneka ragam, dan meskipun mereka menunjukkan beberapa kaitan dengan Asia Tenggara kepulauan, beberapa di antaranya juga memiliki leluhur di Indocina dari zaman Last Glacial Maximum, diikuti oleh penyebaran Holosen-dini melalui Semenanjung Malaya ke Asia Tenggara kepulauan.

b.      Sejarah Dini

Semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, karena berkembangnya perdagangan antara Cina dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka yang sibuk. Claudius Ptolemaeus menunjukkan Semenanjung Malaya pada peta dininya dengan label yang berarti "Golden Chersonese", Selat Malaka ditulis sebagai "Sinus Sabaricus".^[35] Dari pertengahan hingga akhir milenium pertama, sebagian besar semenanjung, begitupun Nusantara berada di bawah pengaruh Sriwijaya.

Kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah tumbuh dari kota-pelabuhan tepi pantai yang dibuat pada abad 10. Di dalamnya termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, dan juga Beruas dan Gangga Negara di Perak dan Pan Pan di Kelantan. Diperkirakan semuanya adalah kerajaan Hindu atau Buddha. Islam tiba pada abad ke-14 di Terengganu.

Terdapat banyak kerajaan Cina dan India pada abad ke-2 dan ke-3 Masehi—sebanyak 30 buah menurut sumber Cina. Kedah—dikenal sebagai Kedaram, Cheh-Cha (menurut I-Ching), atau Kataha di dalam tulisan Palawa atau bahasa Sanskerta kuno—berada di jalur serbuan pedagang dan raja India. Rajendra Chola, Kaisar Tamil kuno yang diduga berada di sekitar Kota Gelanggi, menjadikan Kedah tunduk pada 1025, tetapi penggantinya, Vira Rajendra Chola, harus melumpuhkan pemberontakan Kedah untuk mengatasi para penyerbu. Kedatangan Chola berhasil meredam keagungan Sriwijaya, yang memberi pengaruh besar kepada Kedah dan Pattani bahkan sampai ke Ligor.

Kerajaan Buddha, Ligor mengambil kendali Kedah segera setelahnya, dan rajanya, Chandrabhanu menggunakan tempat ini sebagai basis untuk menyerang Sri Lanka pada abad ke-11, sebuah peristiwa yang dipahat di atas prasasti batu di Nagapattinum di Tamil Nadu dan di dalam kisah-kisah bangsa Sri Lanka, Mahavamsa. Selama milenium pertama, masyarakat di Semenanjung Malaya mengadopsi Hindu dan Buddha dan penggunaan bahasa Sanskerta hingga mereka beralih kepada Islam.

Ada beberapa laporan dari wilayah lain yang lebih tua dari Kedah—misalnya kerajaan kuno Gangga Negara, di sekitar Beruas di Perak, mendorong sejarah Malaysia lebih jauh ke belakang. Jika itu belum cukup, sebuah puisi Tamil, Pattinapillai, dari abad ke-2 M, menjelaskan barang-barang dari Kadaram menumpuk di jalanan ibukota Chola. Sebuah drama sanskerta dari abad ke-7, Kaumudhimahotsva, merujuk Kedah sebagai Kataha-nagari. Agnipurana juga menyebutkan sebuah daerah yang dikenal Anda-Kataha dengan salah satu batasnya menggambarkan sebuah puncak gunung, yang diyakini para sarjana sebagai Gunung Jerai. Kisah-kisah dari Katasaritasagaram menjelaskan kemewahan hidup di Kataha.

Pada permulaan abad ke-15, Kesultanan Melaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Parameswara, pangeran dari Palembang, Indonesia, di dalam kekaisaran Sriwijaya. Penaklukan memaksa dia dan pendukungnya melarikan diri dari Palembang. Parameswara berlayar ke Temasek untuk menghindari penganiayaan dan tiba di bawah perlindungan Temagi, seorang penghulu Melayu dari Pattani yang ditunjuk oleh Raja Siam sebagai bupati Temasek. Beberapa hari kemudian, Parameswara membunuh Temagi dan mengangkat dirinya sendiri sebagai bupati. Kira-kira lima tahun kemudian, dia meninggalkan Temasek karena ancaman dari Siam. Selama periode ini, Temasek juga diserang oleh serombongan armada Jawa dari Majapahit.

Dia kemudian memimpin ke utara untuk mendirikan permukiman baru. Di Muar, Parameswara berkehendak mendirikan kerajaan barunya di Biawak Busuk atau di Kota Buruk. Mengetahui lokasi Muar tidaklah cocok, dia meneruskan perjalanannya ke utara. Di sepanjang jalan, dia dilaporkan telah mengunjungi Sening Ujong (nama lampau untuk Sungai Ujong modern) sebelum sampai di sebuah perkampungan nelayan di bibir Sungai Bertam (nama lampau untuk Sungai Melaka modern). Tempat itu lambat laun berkembang menjadi lokasi Melaka masa kini. Menurut Sejarah Melayu, di situlah dia menyaksikan kancil mengecoh anjing ketika berteduh di bawah pohon Melaka. Dia mengambil apa yang dia lihat sebagai pertanda yang baik dan kemudian dia mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Melaka, kemudian dia membangun dan memperbaiki fasilitas untuk tujuan perdagangan.

Peralihan agama Parameswara ke Islam tidaklah jelas. Menurut sebuah teori oleh Sabri Zaina, Parameswara menjadi seorang Muslim ketika dia menikahi seorang Puteri Samudera Pasai dan dia menyertakan gelar bergaya Persia "Syah", dengan menyebut dirinya Iskandar Syah. Juga ada referensi yang menunjukkan bahwa beberapa anggota kelas penguasa dan komunitas saudagar yang menetap di Melaka telah menjadi Muslim. Kisah-kisah Cina menyebutkan bahwa pada 1414, putera penguasa pertama Melaka mengunjungi Ming untuk mengabari mereka bahwa ayahnya telah wafat. Putera Parameswara diakui secara resmi sebagai penguasa kedua Melaka oleh Kaisar Cina dan bergelar Raja Sri Rama Vikrama, Raja Parameswara dari Temasik dan Melaka dan dia dikenal sebagai tokoh Muslim Sultan Sri Iskandar Zulkarnain Syah atau Sultan Megat Iskandar Syah, dan dia menguasai Melaka dari 1414 sampai 1424. Kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang ini disebut Semenanjung Malaya, selatan Thailand (Pattani, dan pantai timur Sumatera. Kerajaan ini berlangsung selama lebih dari satu abad, dan dalam periode tersebut menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Melaka, sebagai pelabuhan perdagangan penting, terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan Cina dan India.

Pada 1511, Melaka ditaklukkan oleh Portugal, yang mendirikan sebuah koloni di sana; maka berakhirlah Kesultanan Melaka. Tetapi, Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar, Riau, Sumatera dan meninggal di sana. Putera-putera Sultan Melaka terakhir mendirikan dua kesultanan di tempat lain di semenanjung & mdash; Kesultanan Perak di utara, dan Kesultanan Johor (mulanya kelanjutan kesultanan Melaka kuno) di selatan. Setelah jatuhnya Melaka, tiga negara berjuang menguasai Selat Malaka: Portugis (di Melaka), Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Konflik ini berlangsung sampai tahun 1641, ketika Belanda (bersekutu dengan Kesultanan Johor) untuk merebut Melaka.

Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Malaka tua, tapi sekarang dikenal dengan nama Kesultanan Johor, yang masih ada sampai sekarang. Setelah jatuhnya Melaka, tiga negara berebut untuk mengambil kontrol Selat Malaka: Portugis (di Malaka), Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh; dan peperangan berakhir pada 1641, ketika Belanda (bersekutu dengan Kesultanan Johor) merebut Malaka.

c.       Mendaratnya Britania

Britania Raya mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya pada 1786, dengan penyewaan pulau Penang kepada Perusahaan Hindia Timur Britania oleh Sultan Kedah. Pada 1824, Britania Raya menguasai Melaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania-Belanda 1824 yang membagi kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania, dan Indonesia untuk Belanda. Pada 1826, Britania mendirikan Koloni Mahkota di Negeri-Negeri Selat, menyatukan kepemilikannya di Malaya: Penang, Melaka, Singapura, dan pulau Labuan. Penang yang didirikan pada 1786 oleh Kapten Francis Light sebagai pos komersial dianugerahkan oleh Sultan Kedah. Negeri-Negeri Selat mulanya diurus di bawah British East India Company di Kalkuta, sebelum Penang, dan kemudian Singapura menjadi pusat pengurusan koloni mahkota, hingga 1867, ketika tanggung jawab pengurusan dialihkan kepada Kantor Kolonial di London.

Selama abad ke-19, banyak negeri Melayu berupaya untuk mendapatkan bantuan Britania untuk menyelesaikan konflik-konflik internal mereka. Kepentingan komersial pertambangan timah di negeri-negeri Melayu bagi para saudagar di Negeri-Negeri Selat membuat pemerintah Britania melakukan campur tangan di dalam negeri-negeri penghasil timah di Semenanjung Malaya. Diplomasi Kapal Meriam Britania ditugaskan demi mewujudkan resolusi perdamaian terhadap kekacauan sipil yang disebabkan oleh bandit Cina dan Melayu. Pada akhirnya Perjanjian Pangkor 1874 meretas jalan untuk perluasan pengaruh Britania di Malaya. Memasuki abad ke-20, negeri Pahang, Selangor, Perak, dan Negeri Sembilan, bersama-sama dikenal sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu (jangan dirancukan dengan Federasi Malaya), di bawah kendali de facto residen Britania diangkat untuk menasihati para penguasa Melayu. Orang Britania menjadi "penasihat" di atas kertas, tetapi sebenarnya, mereka menjalankan pengaruh penting di atas para penguasa Melayu.

Lima negeri lainnya di semenanjung, dikenal sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu, tidak diperintah langsung dari London, juga menerima para penasihat Britania di penghujung abad ke-20. Empat dari lima negeri itu: Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu sebelumnya dikuasai Siam. Negeri yang tidak bersekutu lainnya, Johor, satu-satunya negeri yang memelihara kemerdekaannya di sebagian besar abad ke-19. Sultan Abu Bakar dari Johor dan Ratu Victoria kenalan pribadi, dan mengakui satu sama lain sederajat. Hal ini tidak pernah terjadi hingg 1914 ketika pengganti Sultan Abu Bakar, Sultan Ibrahim menerima seorang penasihat Britania.

Di pulau Borneo, Sabah diperintah sebagai koloni mahkota Borneo Utara, sedangkan Sarawak diperoleh dari Brunei sebagai kerajaan pribadi keluarga Brooke, yang berkuasa sebagai Raja Putih.          

Mengikuti Invasi Jepang ke Malaya dan pendudukan beruntunnya selama Perang Dunia II, dukungan rakyat untuk kemerdekaan tumbuh. Pasca-perang, Britania berencana menyatukan pengelolaan Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya didirikan dengan penentangan yang hebat dari Suku Melayu, yang melawan upaya pelemahan penguasa Melayu dan mengizinkan kewarganegaraan ganda kepada Tionghoa-Malaysia dan kaum imigran lainnya. Uni Malaya, didirikan pada 1946 dan terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya, kecuali Singapura, dibubarkan pada 1948 dan diganti oleh Federasi Malaya, yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania.

Selama masa itu, pemberontakan di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya melaksanakan operasi gerilya yang dirancang untuk mengusir Britania dari Malaya. Darurat Malaya, begitulah dikenalnya, berlangsung sejak 1948 hingga 1960, dan melibatkan kampanye anti-kekacauan oleh serdadu Persemakmuran di Malaya. Meskipun kekacauan dengan cepat ditumpas masih saja menyisakan kehadiran serdadu persemakmuran, dengan latar belakang Perang Dingin. Melawan latar belakang ini, kemerdekaan untuk Federasi di dalam Persemakmuran diberikan pada 31 Agustus 1957.

d.      Setelah Semerdekaan

Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang dan Malaka dicapai pada 31 Agustus 1957 dengan nama Federasi Malaya. Singapura masih berada di bawah kekuasaan Britania Raya pada saat itu karena letaknya yang stategis. Pada 16 September 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni mahkota Britania, yaitu Sabah (Borneo Utara), Sarawak, dan Singapura, membentuk Malaysia. Kesultanan Brunei, meski mulanya berminat menggabungi Federasi, menarik kembali rencana penyatuan itu karena adanya penentangan dari sebagian penduduk, juga dalih tentang pembayaran royalti minyak dan status Sultan di dalam perencanaan penyatuan.

Tahun-tahun permulaan pembentukan atau kemerdekaan diganggu oleh konflik dengan Indonesia yang dicetuskan oleh Soekarno melalui Dwikora karena ketidak sesuaian dengan laporan Sekretaris Jenderal PBBmenyangkut pelanggaran Manila Accord dalam pembentukan Malaysia, Dalam perjalanan federasi ini kemudiaan diikuti dengan keluarnya Singapura pada 1965 karena kembali adanya ketidak sesuaian dengan Perjanjian Pembentukan Malaysia dengan dipicu oleh politik diskriminasi, dan pertikaian antar-ras di dalam Insiden 13 Mei pada 1969. Filipina juga membuat pengakuan aktif terhadap Sabah dengan penyelesaian damai pada periode itu berdasarkan penyerahan sebagian wilayah Kesultanan Brunei, yakni bagian timur-utara kepada Kesultanan Sulu pada 1704. Pengakuan atas wilayah ini masih dilanjutkan hingga saat ini oleh pihak Filipina. Setelah Insiden 13 Mei pada 1969, Kebijakan Ekonomi Baru yang kontroversial—upaya penaikan hasil bagi kue ekonomi bumiputra ("pribumi", yang menyertakan sebagian besar orang Melayu, tetapi tidak selalu penduduk asli) dibandingkan dengan kelompok suku lainnya—diluncurkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak. Malaysia sejak saat itu memelihara kesetimbangan politik kesukuan yang lunak, dengan sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras.

Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti di bawah kepemimpinan perdana menteri keempat, Dr. Mahathir Mohamad. Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan). Pada periode ini juga, bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka mega-projek. Projek paling terkemuka adalah Menara Kembar Petronas (sempat menjadi gedung tertinggi di dunia), Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Jalan Tol Utara-Selatan, Sirkuit F1 Sepang, Multimedia Super Corridor (MSC), bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun, dan Putrajaya, pusat pemerintahan persekutuan baru.

Pada penghujung 1990-an, Malaysia diguncang oleh Krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr Mahathir, perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari. Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007 sejumlah 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Itu dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidaksesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia yang condong kepada partai politik yang sedang berkuasa, Barisan Nasional, yang selalu memerintah Malaysia sejak kemerdekaan 1957. Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibukota Malaysia dan dipimpin oleh HINDRAF. Penggerak unjuk rasa ini, Hindu Rights Action Force, melakukan protes berkenaan kebijakan yang timpang, mengutamakan Suku Melayu. Jumlah peserta ditaksir antara 5.000 sampai 30.000. Di kedua-dua kasus itu, pemerintah dan kepolisian berupaya menangani dan mencegah penculikan dari tempat kejadian. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap kumpulan yang tidak berdaftar itu sebagai "ancaman bagi keamanan nasional" karena berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris.

2.1.2        Politik dan Pemerintahan

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.

 Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut pula Aliansi).

Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu.  sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai majoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

2.1.3        Pembagian Administratif

Secara administratif, Malaysia memiliki 13 negara bagian (11 di Malaysia Barat dan 2 di Malaysia Timur) dan 3 wilayah persekutuan (semua tiga wilayah persekutuan digabungkan menjadi satu dalam bendera Malaysia) yang dilambangkan sebagai empat belas jalur dan sudut bintang di Bendera Malaysia yang dinamakan "Jalur Gemilang":

Ø  Malaysia Barat (Semenanjung)

1.      Johor Darul Takzim

2.      Kedah Darul Aman

3.      Kelantan Darul Naim

4.      Melaka Bandaraya Bersejarah

5.      Negeri Sembilan Darul Khusus

6.      Pahang Darul Makmur

7.      Perak Darul Ridzuan

8.      Perlis Indera Kayangan

9.      Pulau Pinang Pulau Mutiara

10.  Selangor Darul Ehsan

11.  Terengganu Darul Iman

Wilayah Persekutuan

1.      Kuala Lumpur

2.      Putrajaya

Ø  Malaysia Timur

1.      Sabah Negeri Di Bawah Bayu

2.      Sarawak Bumi Kenyalang

Wilayah Persekutuan

1.        Labuan

Ø  Kota-kota Besar

1.      Kuala Lumpur

2.      Johor Bahru

3.      Shah Alam

4.      Subang Jaya

5.      Alor Setar

2.1.4        Geografi

Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia, dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan luas wilayah melebihi 320.000 km². Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi dan Venezuela, dan luas wilayah sedemikian sebanding dengan luas wilayah Norwegia dan Vietnam, atau New Mexico, sebuah negara bagian di Amerika Serikat.

Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Puncak tertinggi di Malaysia (dan juga di Kalimantan) yaitu Gunung Kinabalu setinggi 4.095,2 meter di Sabah. Iklim lokal adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh angin muson barat daya (April hingga Oktober) dan timur laut (Oktober hingga Februari).

Tanjung Piai, terletak di selatan negara bagian Johor, adalah tanjung paling selatan benua Asia. Selat Malaka, terletak di antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia, jalur pelayaran terpenting di dunia.

Kuala Lumpur adalah ibukota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak lain, dipandang sebagai ibukota administratif pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun banyak cabang eksekutif dan judikatif pemerintahan persekutuan telah pindah ke sana (untuk menghindari kemacetan yang tumbuh di Kuala Lumpur), tetapi Kuala Lumpur masih dipandang sebagai ibukota legislatif Malaysia karena di sanalah beradanya kompleks gedung Parlemen Malaysia. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.

Kota utama lain termasuk Ipoh, George Town, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, Miri, Alor Star, Kota Melaka, dan Petaling Jaya.

2.1.5        Sumber daya alam

Malaysia diberkati dengan sumber daya alam semisal sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Di sektor pertanian, Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar karet alam dan minyak sawit, yang bersama-sama dengan damar dan kayu gelondongan, kakao, lada, nenas, dan tembakau mendominasi pertumbuhan sektor itu. Minyak sawit juga merupakan pembangkit utama perdagangan internasional Malaysia.

Tentang sumber daya hutan, diketahui bahwa usaha penggelondongan dimulai untuk membuat kontribusi berarti bagi ekonomi Malaysia pada abad ke-19. Kini, ditaksir 59% daratan Malaysia masih berupa hutan. Perluasan industri damar yang cepat, khususnya setelah era 1960-an, telah menghasilkan masalah erosi di hutan-hutan negara ini. Tetapi, dengan adanya komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan sistem ekologi, sumber daya hutan dikelola pada landasan yang berkelanjutan, dampak ikutannya adalah menurunnya laju penebangan pohon.

Sebagai tambahan, sejumlah wilayah yang substansial diperlakukan sebagai hutan produksi (silvikultur) dan upaya penghutanan kembali terhadap lahan hutan sudah dilakukan. Pemerintah Malaysia merencanakan pengayaan tanah seluas 312,30 kilometer persegi dengan rotan di bawah kondisi hutan alami dan di sela-sela tanaman karet alami sebagai komoditas panen perantara. Untuk terus memperkaya sumber-sumber hutan, spesies damar yang cepat-tumbuh seperti meranti tembaga, merawan dan sesenduk juga ditanam. Pada saat yang sama, penuaian pohon-pohon berharga tinggi seperti jati dan pohon lainnya untuk dijadikan pulp dan kertas juga dianjurkan. Karet, pernah menjadi arus utama ekonomi Malaysia, kini digantikan oleh minyak sawit sebagai komoditas ekspor utama pertanian Malaysia.

Timah dan minyak bumi adalah dua sumber daya mineral utama yang menjadi penyokong ekonomi utama Malaysia. Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia hingga runtuhnya pasar timah di permulaan tahun 1980-an. Pada abad ke-19 dan ke-20, timah memainkan peran dominan di dalam ekonomi Malaysia. Pada 1972 minyak bumi dan gas alam mengambil alih timah sebagai komoditas utama sektor pemurnian mineral. Sementara itu, kontribusi timah semakin menurun. Penemuan minyak bumi dan gas alam di ladang minyak lepas pantai Sabah, Sarawak, dan Terengganu memiliki sumbangan penting bagi ekonomi Malaysia. Mineral lain menurut tingkat kepentingan dan keberartiannya adalah tembaga, bauksit, besi, dan batu bara bersama-sama dengan mineral industri seperti tanah liat, kaolin, silika, batu gamping, barit, fosfat, dan bebatuan dimensi seperti granit juga blok dan lempengan marmer. Sejumlah emas dengan kadar minimalis juga diproduksi.

Pada 2004, seorang menteri di Departemen Perdana Menteri, Mustapa Mohamed, menyatakan bahwa cadangan minyak bumi Malaysia berada pada kisaran 4.84 milyar barel, sedangkan cadangan gas alam bertambah menjadi 89 triliun kaki kubik (2,500 km³). Pada 1 Januari 2007, Petronas melaporkan bahwa cadangan minyak dan gas di Malaysia berkisar pada ekuivalensi 20.18 milyar barel.

Pemerintah menaksir bahwa pada laju produksi terkini, Malaysia akan mampu menghasilkan minyak sampai 18 tahun dan gas sampai 35 tahun ke muka. Pada 2004, Malaysia menduduki peringkat ke-24 menurut cadangan minyak dunia dan ke-13 menurut cadangan gas. 56% dari cadangan minyak ada di Semenanjung sedangkan 19% di Malaysia Timur. Tiap-tiap negara bagian memelihara hak untuk menguasai sumber-sumber daya alam di dalam wilayahnya. Tetapi, pemerintah persekutuan menguasai minyak dan gas. Negara bagian yang memiliki minyak dan gas diberi royalti.

2.1.6        Demografi

Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah 50,4% menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah 11%  keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim, menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu, secara teknis, seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separo bagian dari keseluruhan penduduk, bumiputra non-melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian Sarawak (30%-nya adalah Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (18%-nya adalah Kadazan-Dusun, dan 17%nya adalah Bajaus). Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli.

23,7% penduduk adalah Tionghoa-Malaysia, sedangkan India-Malaysia sebanyak 7,1% penduduk. Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok lainnya juga ada, termasuk Malayalam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia berdarah campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Keturunan Eropa dan Eurasia termasuk Britania yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas Kristang yang kuat di Melaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam menetap di Malaysia sebagai pengungsi Perang Vietnam.

Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Karena tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama asal Indonesia. Terdapat sejuta pekerja imigran yang legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Negara bagian Sabah sendiri memiliki hampir 25% dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal menurut sensus terakhir. Tetapi, gambaran 25% ini diduga kurang dari setengah gambaran yang diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai tambahan, menurut World Refugee Survey 2008, yang diterbitkan oleh Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka mendekati angka 155.700. Dari jumlah ini, hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal dari Filipina, 69.700 dari Myanmar, dan 21.800 dari Indonesia.  Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada 2007, dan Malaysia menugaskan RELA, milisi sukarelawan, untuk menegakkan undang-undang imigrasi negara itu.

2.1.7        Agama

Malaysia adalah masyarakat multi-agama dan Islam adalah agama resminya. Menurut gambaran Sensus Penduduk dan Perumahan 2000, hampir 60,4 persen penduduk memeluk agama Islam; 19,2 persen Buddha; 9,1 persen Kristen; 6,3 persen Hindu; dan 2,6 persen Agama Tionghoa tradisional. Sisanya dianggap memeluk agama lain, misalnya Animisme, Agama rakyat, Sikh, dan keyakinan lain; sedangkan 1,1% dilaporkan tidak beragama atau tidak memberikan informasi. Semua orang Melayu dipandang Muslim (100%) seperti yang didefinisi pada Pasal 160 Konstitusi Malaysia.^[76] Statistik tambahan dari Sensus 2000 yang menunjukkan bahwa Tionghoa-Malaysia sebagian besar memeluk agama Buddha (75,9%), dengan sejumlah signifikan mengikuti ajaran Tao (10,6%) dan Kristen (9,6%). Sebagian besar orang India-Malaysia mengikuti Hindu (84,5%), dengan sejumlah kecil mengikuti Kristen (7,7%) dan Muslim (3,8%). Kristen adalah agama dominan bagi komunitas non-Melayu bumiputra (50,1%) dengan tambahan 36,3% diketahui sebagai Muslim dan 7,3% digolongkan secara resmi sebagai pengikut agama rakyat.

Konstitusi Malaysia secara teoretik menjamin kebebasan beragama. Tambahan lagi, semua non-Muslim yang menikahi Muslim harus meninggalkan agama mereka dan beralih kepada Islam. Sementara, kaum non-Muslim mengalami berbagai batasan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, seperti pembangunan sarana ibadah dan perayaan upacara keagamaan di beberapa negara bagian. Muslim dituntut mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berkenaan dengan agama mereka. Jurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya bagi Muslim menyangkut Keyakinan dan Kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal sesama umat. Tidak ada pelanggaran perdata atau pidana berada di bawah jurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki hierarki yang sama dengan Pengadilan Sipil Malaysia. Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, Pengadilan-Pengadilan Sipil (termasuk Pengadilan Persekutuan, pengadilan tertinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat memberikan putusan lebih tinggi daripada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah; dan biasanya mereka segan untuk memimpin kasus-kasus yang melibatkan Islam di dalam wilayah atau pertanyaan atau tantangan terhadap autoritas Mahkamah Syariah. Hal ini menyebabkan masalah-masalah yang cukup mengemuka, khususnya yang melibatkan kasus-kasus perdata di antara Muslim dan non-Muslim, di mana pengadilan sipil telah memerintahkan non-Muslim untuk mencari pertolongan dari Mahkamah Syariah.

Awal tahun 2010 dalam putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan mengizinkan surat kabar Katolik the Herald untuk menggunakan kata Allah untuk Tuhan telah memicu dibakarnya lebih dari 4 bangunan gereja dan beberapa lainnya dirusak massa di Kuala Lumpur ibu kota Malaysia.

2.1.8        Sekilas Pendidikan di Malaysia

Pendidikan di Malaysia dipantau oleh Kementerian Pendidikan Pemerintah Persekutuan.

Sebagian besar anak-anak Malaysia mulai bersekolah pada usia tiga sampai enam tahun, di Taman Kanak-Kanak. Sebagian besar taman kanak-kanak dijalankan pihak swasta, tetapi ada sedikit taman kanak-kanak yang dijalankan pemerintah.

Anak-anak mulai bersekolah dasar pada usia tujuh tahun selama enam tahun ke muka. Terdapat dua jenis utama sekolah dasar yang dijalankan atau berbantuan pemerintah. Sekolah berbahasa asli (Sekolah Jenis Kebangsaan) menggunakan bahasa Tionghoa atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sebelum melanjutkan ke tahap pendidikan sekunder, siswa-siswi di kelas 6 dipersyaratkan untuk mengikuti Ujian Prestasi Sekolah Dasar (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah, UPSR). Sebuah program yang disebut Penilaian Tahap Satu, PTS digunakan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi yang cerdas, dan memungkinkan mereka naik dari kelas 3 ke kelas 5, meloncati kelas 4. Tetapi, program ini dihapus pada 2001.

Pendidikan tahap dua di Malaysia dilaksanakan di dalam Sekolah Menengah Kebangsaan (setara SMP+SMA di Indonesia) selama lima tahun. Sekolah Menengah Kebangsaan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Khusus mata pelajaran Matematika dan Sains juga bahasa non-Melayu, ini berlaku mulai tahun 2003, dan sebelum itu semua pelajaran non-bahasa diajarkan di dalam bahasa Malaysia. Di akhir Form Three, yaitu kelas tiga, siswa-siswi diuji di dalam Penilaian Menengah Rendah, PMR. Di kelas lima pendidikan tahap dua (Form Five), siswa-siswi mengikuti ujian Ijazah Pendidikan Malaysia (Sijil Pelajaran Malaysia, SPM), yang setara dengan bekas British Ordinary pada tahapan 'O'. Sekolah tertua di Malaysia adalah Penang Free School, juga sekolah tertua di Asia Tenggara.

Pendidikan tahap dua nasional Malaysia dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu National Secondary School (Sekolah Menengah Kebangsaan), Religious Secondary School (Sekolah Menengah Agama), National-Type Secondary School (Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan) yang juga disebut Mission School (Sekolah Dakwah), Technical School (Sekolah Menengah Teknik), Sekolah Berasrama Penuh, dan MARA Junior Science College (Maktab Rendah Sains MARA).

Juga terdapat 60 Chinese Independent High School di Malaysia, yang sebagian besar di antaranya berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Chinese Independent High School dipantau dan distandardisasi oleh United Chinese School Committees' Association of Malaysia (UCSCAM, lebih lazim disebut di dalam bahasa Tionghoa, Dong Zong), tetapi, tidak seperti sekolah pemerintah, tiap-tiap sekolah independen bebas menentukan keputusan. Belajar di sekolah independen memerlukan waktu 6 tahun untuk tamat, terbagi ke dalam Tahap Junior (3 tahun) dan Tahap Senior (3 tahun). Siswa-siswi akan mengikuti uji standardisasi yang diadakan oleh UCSCAM, yang dikenal sebagai Unified Examination Certificate (UEC) (Ijazah Pengujian Bersama) di Menengah Junior 3 (setara Penilaian Menengah Rendah) dan Menengah Senior 3 (setara tahap A). Sejumlah sekolah independen mengadakan kelas-kelas berbahasa Malaysia dan berbahasa Inggris selain berbahasa Tionghoa, memungkinkan siswa-siswi mengikuti Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia juga.

Sebelum perkenalan sistem matrikulasi, siswa-siswi yang hendak memasuki universitas publik harus menyelesaikan 18 bulan tambahan sekolah sekunder di Form Six (kelas 6) dan mengikuti Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM; yang setara British Advanced atau tahap 'A'. Karena perkenalan program matrikulasi sebagai alternatif bagi STPM pada 1999, siswa-siswi yang menamatkan program 12 bulan di perkuliahan matrikulasi (kolej matrikulasi di dalam bahasa Malaysia) dapat mendaftar di universitas lokal. Tetapi, di dalam sistem matrikulasi, hanya 10% dari bangku yang tersedia bagi siswa-siswi non-Bumiputra dan sisanya untuk siswa-siswi Bumiputra.

Terdapat universitas publik seperti Universitas Malaya, Universitas Sains Malaysia, Universitas Putra Malaysia Universitas Teknologi Malaysia, Universitas Teknologi Mara, dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas swasta juga mendapatkan reputasi yang cukup untuk pendidikan bermutu internasional dan banyak siswa-siswi dari seluruh dunia berminat memasuki universitas-universitas itu. Misalnya Multimedia University, Universitas Teknologi Petronas, dan lain-lain. Sebagai tambahan, empat universitas bereputasi internasional telah membuka kampus cabangnya di Malaysia sejak 1998. Sebuah kampus cabang dapat dilihat sebagai ‘kampus lepas pantai’ dari universitas asing, yang memberikan kuliah dan penghargaan yang sama seperti kampus utamanya. Siswa-siswi lokal maupun internasional dapat meraih kualifikasi asing identik ini di Malaysia dengan biaya rendah. Kampus cabang universitas asing di Malaysia adalah: Monash University Malaysia Campus, Curtin University of Technology Sarawak Campus, Swinburne University of Technology Sarawak Campus, dan University of Nottingham Malaysia Campus.

Siswa-siswi juga memiliki opsi untuk mendaftar di lembaga tersier swasta setelah menamatkan pendidikan sekunder. Sebagian besar lembaga memiliki pranala pendidikan dengan universitas-universitas seberang lautan semisal di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia, memungkinkan mahasiswa menghabiskan periode perkuliahannya dengan mendapatkan kualifikasi seberang lautan. Satu contoh adalah SEGi College yang bermitra dengan University of Abertay Dundee. Mahasiswa Malaysia belajar di luar negara seperti di Indonesia, Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Jepang dan negara-negara di Timur-Tengah seperti Yordania dan Mesir. Ada juga mahasiswa Malaysia di beberapa universitas di Korea Selatan, Jerman, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Irlandia, India, Rusia, Polandia, dan Republik Ceko.

Sebagai tambahan untuk Kurikulum Nasional Malaysia, Malaysia memiliki sekolah internasional. Sekolah internasional memberi para siswa kesempatan untuk mempelajari kurikulum dari negara lain. Sekolah-sekolah ini utamanya dibuka karena bertambahnya penduduk ekspatriat di negara ini. Sekolat internasional termasuk: Sekolah Indonesia (kurikulum Indonesia), Australian International School, Malaysia (kurikulum Australia), Alice Smith School (kurikulum Britania), elc International school (kurikulum Britania), Garden International School (kurikulum Britania), Lodge International School (kurikulum Britania), International School of Kuala Lumpur (kurikulum Amerika dan Sarjana Muda Internasional), Japanese School of Kuala Lumpur (Kurikulum Jepang), The Chinese Taipei School, Kuala Lumpur and The Chinese Taipei School, Penang (Kurikulum Cina-Taipei), International School of Penang (Kurikulum Britania dan Sarjana Muda Internasional), Lycée Français de Kuala Lumpur (Kurikulum Perancis), dan lain-lain.

2.2 Pendidikan Awal di Malaysia

            Setelah diuraikan mengenai profil negara Malaysia pada bab sebelumnya, dan setelah ada gambaran mengenai bagaimanakah sebenarnya Negara Malaysia itu. Lalu melangkah pada pembahasan pendidikan di Malaysia, tentu saja terlebih dahulu adalah awal dari pendidikan Yang ada di Malaysia. Titik fokus dalam bab ini lebih menunjukkan pendidikan pada masa sebelum kedatangan British atau Inggris di tanah Malaysia (sebelum 1824).

Pada zaman ini pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian.

            Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Sekolah-sekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah.

            Pada awalnya pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. Namun, kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama, tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi.

2.3 Perkembangan Pendidikan Negara Malaysia

Perkembanga pendidikan negara Malaysia yang dimaksud adalah keadaan pendidikan Malaysia pada masa setelah masuknya British. Mengapa demikian karena dalam anggapan kita yang namanya pendidikan awal berarti suatu sistem pendidikan yang asli dibuat suatu bangsa. Dan apabila kita bahas mengenai perkembangan pendidikan Malaysia sama artinya bahwa kita membahas mengenai pendidikan Malaysia setelah mendapat campur tangan dari bangsa lain yaitu Inggris atau British sampai  sekarang. Dan berikut adalah uraian mengenai perkembagan pendidikan di Malaysia atau bisa dikatakan sebagai sejarah perjalanan pendidikan di Malaysia.

2.3.1 Sistem dan Struktur Pendidikan Semasa Penjajahan British (1786-1956)

      Tempoh pertama  (1784-1941)

·         Perkembangan Sekolah Vernakular Melayu (1786-1941)

Pada zaman ini, kerajaan British telah mulai mengambil perhatian terhadap pendidikan di negeri-negeri Selat. Blundell (Gabenor negeri Selat) telah mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah Vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Pada tahun 1856, Blundell dengan bantuan kewangan daripada DYMM Temenggung Johor telah menubuhkan dua buah sekolah Vernakular Melayu di Singapura. Selepas itu, pada tahun 1858 hingga 1863, kerajaan British telah menumbuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka.

Mata pelajaran-mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah-sekolah Vernakular ialah Bacaan, Mengarang, Ejaan, Menulis, Ilmu Hisab, Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. Gerakan bimbingan juga mula dikembangkan di Tanah Melayu ketika ini. Pejabat Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Tanah Melayu Bersekutu mengeluarkan “A Guide To Careers In Malaya For Parents, Teachers and Pupils”. Buku tersebut mengandungi analisis senarai kerja yang terdapat di dalam perkhidmatan kerajaan.

Pada awal kurun ke-20, mata pelajaran Perkebunan dan Anyaman telah ditambah ke dalam kurikulum sekolah. Murid-murid akan memasuki Darjah I hingga Darjah IV. Selepas itu, hanya sebilangan kecil pelajar sahaja yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke Special Malay Class, di mana mereka dapat meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris kelak.

·         Perkembangan Sekolah Vernakular Cina

Sekolah Vernakular Cina yang pertama telah didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di negeri Melaka pada tahun 1815, dan kemudiannya di Singapura pada tahun 1819. Pada tahun 1900, dua orang menteri dan pendidik dari negeri China, Kang You Wei dan Liang Qi Chau telah mendirikan sekolah Vernakular Cina dan menggabungkan pengajaran Confucious dengan pengajaran sains Barat. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. Sesetengah sekolah dijadikan pusat untuk menyebarkan sentimen anti British. Pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya menjadi bertambah baik.

·         Perkembangan Sekolah Vernakular Tamil

Perkembangan sekolah Vernakular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah, kelapa sawit, kopi dan gula di Tanah Melayu. Terdapat ramai buruh dari negara India telah diambil untuk bekerja di estet-estet. Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi di salah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School mulai tahun 1834. Kumpulan-kumpulan mubaligh Kristian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil pada peringkat awalnya. Sehingga tahun 1938, terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan, 511 buah sekolah estet, 23 buah sekolah mubaligh dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh Semenanjung Tanah Melayu. Sepertimana sekolah Vernakular Melayu, sekolah-sekolah Vernakular Tamil terhad pada peringkat rendah sahaja dan seperti sekolah-sekolah Cina, kurikulum sekolah-sekolah Tamil berorientasikan negara asal mereka, India. Buku-buku dan tenaga pengajar dibawa dari Sri Lanka dan India.

·         Perkembangan Sekolah Inggeris

Pada peringkat awal, kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum mubaligh Kristian. Pada tahun 1816, Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat seperti berikut:

1.      untuk semua bangsa;

2.      mendidik supaya berdisiplin, berkelakuan baik dan rajin;

3.      ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki membayar yuran sekolah dengan kadar berpatutan;

4.      murid akan belajar membaca dan menulis Bahasa Inggeris dan mempelajari Ilmu Kira-kira;

5.      murid Melayu akan diajar Bahasa Melayu;

6.      rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain;

7.      murid akan diajar tentang pekerjaan seperti pertukangan menjahit dan lain-lain;

8.      diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian.

Pada tahun 1826, Melaka Free School ditubuhkan serta disusuli dengan penubuhan Victoria Insitute pada tahun 1893, Sekolah King Edward VII di Taiping pada tahun 1906. Pada awal kurun ke-20, semua Free School telah diambil alih oleh kerajaan. Pada tahun 1905 pula, sebuah sekolah Melayu iaitu Malay College Kuala Kangsar ditubuhkan khas untuk anak-anak Melayu peringkat atasan.

   Tempoh Kedua (1946-1957)

·         Sistem dan Struktur Pendidikan Sebelum Merdeka

Pihak Jepun telah menakluki Tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga tahun 1945. Pada zaman ini, kebanyakan sekolah diajar dalam bahasa Jepun.

Selepas kekalahan pihak Jepun ke atas pihak Inggeris, kurikulum asal telah diaplikasikan semula. Walau bagaimanapun, beberapa laporan cadangan terhadap kurikulum baru telah digubal. Laporan-laporan yang dimaksudkan ialah Laporan Barnes 1951, Laporan Fenn-Wu 1951, Ordinan Pelajaran, Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956.

Di antara cadangan yang telah dikemukakan ialah menuntut kerajaan supaya menyediakan kemudahan-kemudahan pelajaran dan pembelajaran serta menyediakan guru-guru terlatih di sekolah-sekolah. Guru-guru ini merangkumi mereka yang mempunyai rekod penilaian yang baik serta mempunyai etika pengajaran yang boleh dicontohi oleh para pelajar.

·         Sistem Pendidikan Awal Kemerdekaan (1957-1969)

Sistem pendidikan pada zaman ini masih berorientasikan sistem yang telah tercatat di dalam Laporan Razak. Pada tahun 1959, cawangan Universiti Malaya telah ditubuhkan di Kuala Lumpur. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah Kejuruteraan, Sastera dan Sains. Pada tahun ini juga Laporan Rahman Talib diwujudkan iaitu pada tahun 1960.

·         Sistem Pendidikan Kebangsaan selepas 1969

Dalam jangka waktu ini, ideologi negara bagi sistem pendidikan adalah Rukun Negara dan tumpuannya adalah sejajar dengan pembangunan negara. Aspek yang sangat penting dalam pendidikan iaitu berkaitan dengan etika turut ditekankan dalam Rukun Negara, iaitu ‘Kesopanan dan Kesusilaan’. Aspek ini sering diaplikasikan dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah bagi mewujudkan para pelajar yang tinggi moral dan etika mereka.

·         Perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan Selepas 1979

Jawatan kuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran ditubuhkan pada bulan September 1974 untuk mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan bagi:

“Mengkaji semula matlamat dan berkesannya sistem pelajaran sekarang, termasuk kurikulumnya, dalam rangka dasar palajaran yang wujud, dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangka.

(Sumber: Education In Malaysia, 1980)

·         Graf di atas menunjukkan jumlah pendaftaran pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah bermula dari tahun 1956 hingga 1984.

panjang, dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin dan terlatih.”

Mengikut Laporan Kabinet pada tahun 1979 bagi peringkat sekolah rendah iaitu kurikulum, kemahiran adalah tertumpu kepada bidang komunikasi, alam sekitar, perkembangan diri yang menekankan aspek 3M dan perkembangan bakat, membantu murid yang lemah serta mengadakan program pengayaan, pengajaran pemulihan diperbaiki lagi dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dicadangkan.

Bagi peringkat sekolah menengah pula, sistem baru bagi pelajaran vokasional, jurusan perdagangan dipertingkatkan, penekanan terhadap mata pelajaran Matematik, Sains dan Bahasa, penekanan kepada aktiviti ko-kurikulum, bimbingan dan kaunseling diwujudkan di sekolah serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dicadangkan.

Perkembangan terhadap pendidikan berterusan sehingga ke hari ini dan akan berlanjutan untuk masa-masa yang akan datang. Pelajar-pelajar yang dahagakan ilmu pengetahuan terus meningkat dari setahun ke setahun dalam mendaftarkan diri mereka ke sekolah-sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia.

2.4 Pendidikan di Malaysia Saat Ini

Penjabaran mengenai kondisi pendidikan di Malaysia saat ini akan di paparkan melalui penggambaran mutu pendidikan di Malaysia dan juga adalah yang terbaru dari progam pendidikan di malaysia yaitu ringkasan eksekutif dalam pembangunan pendidikan di Malaysia tahun 2013 sampai 2025.

2.4.1 Gambaran Mutu Pendidikan di Malaysia

Pendidikan di Malaysia pada dasarnya banyak mengadopsi sistem dari negara Inggris hal ini dikarenakan dulunya Malaysia adalah salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal ini menyebabkan negara Malaysia maju dari segi pendidikannya. Salah satu penyebabnya adalah negara Inggris sangat memperhatikan pendidikan untuk negeri jajahannya. Berbeda dengan negara Indonesia yang bekas jajahan Belanda, karena Belanda hanya ingin mengeruk kekayaan negara jajahannya tanpa memberikan pendidikan yang intensif untuk negara jajahannya. Negara Malaysia memiliki keinginan kuat untuk menjadikan pendidikannya itu go international sebagai buktinya hal itu dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pelajaran Malaysia, yang berbunyi, “Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia bagi merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia”.

Pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan dan perubahan bagi merealisasikan matlamat kerajaan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Terdapat pelbagai peringkat pada pasca merdeka iaitu era 1957-1970, era 1971-1990, era 1991-2000 dan era 2001-2010. Pada awal abad ke-21, beberapa perubahan dan perkembangan dalam Sistem Pendidikan Malaysia telah berlaku disebabkan oleh cabaran yang dihadapi akibat kesan globalisasi, liberalisasi, dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Cabaran negara Malaysia waktu ini adalah untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi bagi menghadapi persaingan dengan negara lain. Ini menuntut negara Malaysia membangunkan sumber tenaga manusia yang berketrampilan tinggi dalam pelbagai bidang dan berdaya saing.

a.        Masalah Kurikulum Pendidikan Malaysia

Bila mencermati Falsafah Dasar Pendidikan di Malaysia, hampir memiliki kesamaan dengan nilai-nilai tujuan pendidikan yang dijalankan diseluruh dunia. Namun malaysia memiliki landasan filosofis yang bersasal dari identitas dirinya. Berdasarkan falsafah pendidikan negara yang dirumuskan tahun 1988 dan disebutkan dalam Akta Pendidikan 1996 bahwa;
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berseterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, ruhani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.”

Ada harmoni kuat yang dipadukan sedemikian rupa sehingga melahirkan konsep penyelenggaraan pendidikan yang integral. Oleh karenanya apabila pendidikan Malaysia mendasarkan diri pada empat buah Undang-undang yang disebut dengan Akta, yaitu Akta Pendidikan (Education Act 1996), Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta ( Private Higher Education Institutions Act 1996); Akta Majelis Pendidikan Tinggi Negara 1996; serta Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 (The National Accreditation Board Act 1996), sangat jelas bahwa kematangan konsep pendidikan yang ditunaikan sangat kuat. Bila dicermati secara lebih mendalam, aturan tersebut tidak pernah berubah dari fase ke fase kendati mengalami pergantian kepemimpinan.

Kurikulum pendidikan ditetapkan oleh Kementrian Pelajaran Malaysia. Kurikulum sekolah di Malaysia relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di sekolah rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ). Dari data Kementrian Pelajaran Malaysia , KBSR mulai diujicobakan tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah. Sejak tahun 1988, pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 masih dipergunakan. Revisi dilakukan pada tahun 2003, dimana mata pelajaran Sains menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris dan pada tahun 2005 penggunaan bahasa pengantar dengan Bahasa Inggris diperluas untuk mata pelajaran Sains dan Matematika.
Melihat data diatas, bisa dipastikan bahwa Kementerian Pelajaran Malaysia pada hakekatnya tidak mengubah kurikulum yang ada secara total namun melalui perbaikan-perbaikan pada sisi-sisi tertentu yang merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan terdahulu dan juga melakukan penataan ulang akan mutu para pendidiknya.
b. Tentang siswa atau peserta didik

Pendidikan Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat:

·         Pendidikan prasekolah

Sekolah tadika (prasekolah) menerima kemasukan kanak-kanak umur 4-6 tahun. Namun kemasukan ke kelas ini dibuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah.

·         Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah adalah sama. Perbedaan antara dua jenis sekolah ini ialah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Jenis Kebangsaan. Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah, ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid.

·         Pendidikan Menengah

Sekolah menengah di Malaysia merupakan sekolah kelanjutan setelah anak menempuh sekolah dasar selama 6 tahun. Sekolah menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain Sains dan Matematika.

·         Pendidikan Pra-universiti

Selepas SPM, para pelajar dapat membuat pilihan sama ada belajar dalam Tingkatan 6 matrikulasi, pengajian diploma di pelbagai institut pendidikan seperti Politeknik. Jika mereka melanjutkan pelajaran dalam Tingkatan Enam, mereka akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Tingkatan 6 yang terdiri daripada Tingkatan 6 Rendah dan Tingkatan 6 Atas mengambil masa selama dua tahun. STPM dianggap lebih susah daripada A-level kerana merangkumi skop yang lebih mendalam dan luas. Walaupun STPM biasanya diduduki bagi mereka yang ingin belajar di Universiti awam di Malaysia, STPM turut diakui di peringkat antarabangsa.

·         Pengajian tinggi

Banyak subsidi diberi oleh kerajaan untuk menanggung pendidikan di universiti-universiti awam. Pemohon memerlukan kelayakan STPM, matrikulasi atau diploma yang diiktiraf, serta kelulusan-kelulusan lain yang setara yang diiktiraf Kerajaan. Keputusan yang baik dalam peperiksaan tidak menjamin kemasukan universiti awam. Ini adalah kerana tempat pengajian bagi sesetengah program adalah terhad. Contohnya, tempat untuk bidang perubatan adalah terhad dan adalah mustahil untuk universiti awam menerima semua pelajar-pelajar yang mendapat semua A dalam STPM. Justeru, adalah penting bagi pelajar untuk mendapatkan maklumat dari pihak sekolah ketika mengisi borang permohonan. Terdapat beberapa jenis sekolah yaitu :

o   Sekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah.

o   Sekolah Kluster/unggulan

Sekolah kluster satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya.

o   Sekolah Jenis Kebangsaan

Bahasa Cina atau Bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah Jenis Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah. Dari tahun 1995 hingga 2000, pengagihan Rancangan Malaysia Ketujuh membahagikan 96.5% kepada Sekolah Kebangsaan yang hanya mempunyai 75% daripada pelajar sekolah rendah. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (21% daripada pelajar sekolah rendah) mendapat 2.4% daripada pengagihan manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (3.6% daripada pelajar sekolah rendah) mendapat 1% daripada pengagihan.

o   Sekolah Wawasan untuk berbagai kalangan

Beberapa sekolah awam berkongsi kemudahan yang sama di dalam sebuah sekolah yang dikenali sebagai Sekolah Wawasan. Penubuhan Sekolah Wawasan adalah untuk menggalakkan interaksi yang lebih rapat antara kaum. Akan tetapi, kebanyakan orang Cina dan orang India membantah Sekolah Wawasan kerana mereka percaya bahawa Sekolah Wawasan akan mengehadkan penggunaan bahasa ibunda di sekolah.

o   Sekolah Agama Islam

Sekolah pondok, madrasah dan sekolah agama Islam lain merupakan bentuk sekolah asal di Malaysia. Sekolah-sekolah sedemikian masih wujud di Malaysia tetapi bukan sebahagian daripada pelajaran kanak-kanak di kawasan bandar. Pelajar di kawasan luar bandar masih belajar di sekolah-sekolah ini. Oleh sebab keputusan pelajaran di sekolah-sekolah ini tidak diterima oleh kebanyakan universiti di Malaysia, kebanyakan pelajar ini perlu melanjutkan pelajaran ke kawasan seperti Timur tengah, Pakistan atau Mesir.

o   Sekolah Bestari

Sekolah Bestari cuba menerapkan komputer dan teknologi dalam kaedah pembelajaran.

o   Sekolah Teknik dan Vokasional

Sekolah Menengah Teknik dan vokasional memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri Negara. Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan program-program yang membolehkan murid berpotensi menjadi separa profesional atau profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan.

o   Sekolah Berasrama Penuh

Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan Sekolah Berasrama Penuh atau Residential School juga dikenal sebagai sekolah-sekolah sains (Science Schools). Sekolah-sekkolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit Malaysia tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga Malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olahraga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah Sekolah Asrama Inggris (British Boarding School).

c. Tentang guru dan Kepala Sekolah

Peranan guru pada dasarnya sama di semua negara yaitu sebagai pengajar, fasilitator, pemimpin, dan motivator bagi siswa. Guru amat berperan dalam perkembangan siswa. Siswa dapat berkembang dengan baik apabila diajar oleh guru yang memiliki kualitas yang baik. Di Malaysia guru dibekali dengan keterampilan yang baik untuk mengatur keadaan emosi siswa. Guru dapat dikatakan memiliki prestasi apabila siswa yang diajarkannya memiliki kualitas dan suskes menatap masa depan. Hal ini dikarenakan kesuskesan dari seorang siswa dipengaruhi oleh guru.

Pengetua sekolah (kepala sekolah) mempunyai peranan yang amat penting bagi kemajuan sekolah. Hak dari pengetua sekolah adalah menciptakan kebijakan sekolah. Kebijakan-kebijakan pengetua sekolah bertujuan untuk kenajuan sekolah. Mencapai kemajuan pendidikan di Malaysia kementerian Malaysia memberlakukan pelatihan-pelatihan bagi kepala sekolah karena dinilai kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan sekolah serta pendidikan di Malaysia.

d. Tentang biaya pendidikan dan buku-buku pelajaran.

Pendidikan rendah atau dasar ( Primary Education ) di malaysia berlangsung 6 tahun yang wajib diikuti oleh anak usia 7-12 tahun. Wajib belajar di Malaysia dicanangkan dan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003. Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiaporang tua yang mempunyai anak berumur 6 tahun mendaftarkannya di sekolah rendah. Pendaftaran siswa baru biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan. Keteledoran orang tua memasukkan anaknya mengikuti wajib belajar dianggap sebagai kesalahan menurut undang-undang. Jika hal ini terbukti dipengadilan, maka orang tua tersebut akan didenda maksima RM 5000 atau dihukum maksimal 6 tahun.

Mengenai biaya pendidikan dasar orang tua siswa hanya diminta membayar iuran sekolah pada awal tahun pelajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 sampai RM 75 (Rp.125.000 – 187.500) per tahun tiap siswa. Iuran tersebut dirinci untuk pembayaran asuransi, biaya ujian tengah semester, ujian semesteran, iuran khusus, biaya LKS, prakter komputer, kartu ujian, file data siswa dan rapor. Khusus untuk sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapak dan Guru) hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. Keluarga yang menyekolahkan lebih dari satu anak, hanya dikenakan iuran yang sama yaitu RM 25 per keluarga. Dan untuk siswa kelas VI ditambah biaya UPSR sebesar RM 70. Selain itu tidak ada pungutan lain, termasuk pula tidak ada pungutan sumbangan dana pembangunan. Pembangunan dan renovasi gedung sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Buku pelajaran yang dipakai siswa relatif tidak berganti setiap tahun. Bila orang tua siswa membeli semua buku pelajaran, harganya berkisar antara RM 80 samai RM 125 per siswa per tahun. Buku yang telah dibeli untuk anak sulung akan dapat dipakai terus oleh adiknya secara turun-temurun. Sekolah menengah di Malaysia merupakan sekolah kelanjutan setelah anak menempuh sekolah dasar 6 tahun. Sekolah menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Pada akhir kelas 3, para siswa mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan si sekolah menengah rendah, yang disebut penilaian Menengah Rendah ( PMR ) atau dahulu dikenal dengan istilah Sijil Pelajaran rendah ( SPR ) dalam bahasa Inggris disebut Lower Certificate Education ( LCE ) atau Lower Secondary Education. Ujian tersebut wajib diikuti oleh semua siswa kelas 3. Setelah itu , siswa akan diarahkan untuk masuk kelas berikutnya dengan pilihan jurusan IPA ( science ) atau seni (arts) . Siswa dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Umumnya jurusan IPA lebih dipilih oleh siswa. Meskipun perjalanannya, siswa masih diberikan kesempatan untuk beralih dari jurusan IPA ke jurusan Seni.

Aktivitas ko-kurikuler bersifat wajib di sekolah Menengah, dimana semua siswa harus mengambil bagian sedikitnya 2 aktivitas. Ada banyak aktivitas ko-kurikular yang ditawarkan di sekolah menengah. Aktivitas ko-kurikular sering digolongkan menjadi beberapa sebutan, antara lain sebagai berikut : Kelompok Umum ( Uniformed Groups ), penampil Seni ( Performing Arts ), Klub dan Kemasyarakatan ( Clubs & Societies ), Olah Raga dan Permainan ( Sports & games ). Siswa boleh jugamengikuti kegiatan lebih dari 2 aktivitas ko-kurikular.
Pada akhir kelas 5 siswa diwajibkan untu mengambil ujian akhir yang disebut Sijil Pelajaran Malaysia-SPM ( Malaysian Certificate of Education ).

Dewasa ini kemajuan sekolah di Malaysia tidak hanya dimiliki sekolah-sekolah negeri tetapi juga sekolah-sekolah swasta mengalami pertumbuhan pesat. Sekolah swasta pertama yang diakui kementrian pendidikan Malaysia untuk menjalankan kurikulum nasional ditetapkan awal tahun 1980. Saat ini sekolah swasta mengalami perkembangan yang pesat dan menawarkan beragam pilihan. Ada sekolah Dasar dan Menengas Swasta yang menggunakan kurikulum nasional ada pula yang menggunakan kurikulum internasional, seperti kurikulum Amerika dan Inggris. Juga ada sekolah Cina mandiri khususnya sekolah menengah, menggunakan kurikulum sesuai dengan yang digariskan Kementrian Pendidikan.Sebagian sekolah di malaysia ada yang memerapkan sistem berasrama (Residential Schools). Sekolah-sekolah ini menerima siswa dengan terlebih dahulu melalui seleksi ketat. Calon siswa diminta menunjukkan prestasi akademik dan potensi mereka sejak mereka belajar di sekolah rendah kelas 1 sampai 6. Para sisiwa di sekolah ini dididik selama 24 jam di dalam asrama. Beberapa sekolah tersebut adalah Malacca High School, Royal Military College, dan Penang Free School. Residential School atau sekolah berasrama penuh juga dikenal sebagai sekolah-sekolah Sains (Science School). Sekolah-sekolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit malaysia, tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olahraga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah sekolah asrama Inggris (British Boarding School).

Sedangkan untuk pendidikan tinggi, umumnya dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pendidikan tinggi menawarkan berbagai macam program sertifikat, diploma, sarjana, dan pascasarjana. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri diselenggarakan oleh pemerintah, seperti universitas, perguruan tinggi negeri, politeknik, dan lembaga pelatihan guru. Sedangkan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasata diselenggarakan oleh swasta, dan cabang universitas luar negeri. Kini jumlah perguruan tinggi swasta di Malaysia lebih dari 400 buah.
Malaysia telah memiliki standar prosedur operasional baku dalam merancang konsep dan kebijakan pendidikannya. Sebagai contoh, Akta Pendidikan (UU Sistem Pendidikan Nasional) mengalami proses perubahan dengan melalui proses evaluasi secara mendalam. Hasil evaluasi itu dilaporkan oleh Menteri Pendidikan dalam sidang kabinet, dan akhirnya disusunlah Akta Pendidikan yang baru berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dalam rangka menyongsong abad ke-21, Malaysia telah memiliki Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Sementara Indonesia baru setahun memiliki undang-undang yang baru tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni UU Nomor 20 tahun 2003.

2.4.2 Laporan awal Ringkasan eksekutif, pembangunan pendidikan malaysia 2013-2025

Ringkasan Eksekutif Pada Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan kajian semula sistem pendidikan negara Malaysia secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan yang baharu. Kerajaan telah mengambil keputusan melaksanakan kajian semula sistem pendidikan berdasarkan standard pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi negara, dan harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian, Kementerian telah memperoleh input daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan yang dijalankan oleh pakar pendidikan dari UNESCO, Bank Dunia, OECD, dan enam Institusi Pengajian Tinggi Awam. Kajian ini juga melibatkan penyertaan pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, orang ramai dan murid di seluruh negara. Dokumen awal Pelan Pembangunan Pendidikan telah dibangunkan bagi menilai prestasi semasa sistem pendidikan Malaysia dengan mengambil kira secara objektif pencapaian lampau dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa depan. Pelan ini juga mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan. Usaha yang telah dirangka dan akan dilaksanakan untuk mentransformasi sistem pendidikan negara diharap dapat difahami dengan jelas oleh masyarakat keseluruhannya. Kementerian akan mendapatkan maklum balas tentang laporan awal pelan ini daripada seluruh komuniti sebelum laporan akhir pelan ini dihasilkan pada Disember 2012.

Pendidikan memainkan peranan utama bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah merupakan petunjuk utama yang dapat mengukur dengan tepat kemajuan masa depan sesebuah negara. Dalam menghadapi persaingan ekonomi global pada masa ini, kejayaan sesebuah negara amat bergantung pada ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh rakyat. Oleh itu, negara yang mempunyai rakyat berpendidikan tinggi akan menikmati kemajuan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga menjadi asas pembinaan negara bangsa dan pengukuhan perpaduan. Melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan taraf hidup, menjadi ahli masyarakat yang berjaya dan penyumbang aktif kepada pembangunan negara. Menerusi interaksi, individu daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan kaum dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghargai perbezaan, seterusnya membina perkongsian pengalaman dan aspirasi untuk masa depan Malaysia. Melalui perkongsian pengalaman dan aspirasi inilah identiti nasional dan perpaduan negara dapat dipupuk.

Sejak kebelakangan ini, sistem pendidikan negara telah menjadi perhatian dan perbahasan. Ibu bapa meletakkan harapan tinggi dan majikan menyuarakan kebimbangan terhadap keupayaan sistem pendidikan untuk menyediakan generasi muda secukupnya bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Berdasarkan hakikat sesuatu sistem pendidikan yang kompleks dan rencam, setiap negara memerlukan tempoh yang panjang untuk melihat impak perubahan yang dilaksanakan. Oleh itu, Kementerian perlu mengambil tindakan yang berani dan pantas kerana perubahan yang dihasratkan adalah penting dan mesti dilaksanakan dengan segera.

·         Objektif dan Pendekatan Kajian Semula

Laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan merupakan hasil penyelidikan yang mendalam dan pelibatan meluas masyarakat yang dijalankan oleh Kementerian. Pelan Pembangunan Pendidikan dibangunkan dengan tiga objektif khusus, iaitu:

1.      Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem;

2.      Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun akan datang; dan

3.      Menggariskan program transformasi sistem pendidikan, yang merangkumi perubahan penting dalam Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan masyarakat yang meningkat, menyemarak serta menyokong keseluruhan transformasi perkhidmatan awam.

Pendekatan yang digunakan dalam penyediaan Pelan Pembangunan Pendidikan adalah berani dan ulung kali dilaksanakan. Perspektif daripada pelbagai pakar dan agensi antarabangsa telah digarap untuk menilai dan mentaksir prestasi sistem pendidikan Malaysia. Agensi yang terlibat ialah Bank Dunia, United Nation Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta enam universiti tempatan. Kementerian juga bekerjasama dengan agensi kerajaan yang lain untuk memastikan jajaran dengan dasar awam yang lain berkaitan pendidikan. Sebagai contoh, Kementerian bekerjasama dengan PEMANDU untuk membangunkan inisiatif pendidikan menerusi Program Tranformasi Kerajaan (GTP)2.0 bagi mencerminkan pembaharuan utama yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan dalam tempoh 2013-2025.

Tambahan lagi, buat pertama kalinya Kementerian telah melibatkan penyertaan rakyat secara besar-besaran. Sepanjang tempoh setahun, lebih 50,000 orang pegawai Kementerian, guru, pemimpin sekolah, ibu bapa, murid dan orang awam di seluruh negara telah dilibatkan melalui temu bual, kumpulan fokus, tinjauan, dewan terbuka Dialog Nasional dan perbincangan meja bulat. Kementerian telah melantik panel pakar yang terdiri daripada 12 ahli tempatan dan empat ahli antarabangsa bagi menyediakan input bebas terhadap dapatan kajian semula sistem pendidikan negara.

·         Pelaburan yang Signifikan dan Mapan Dalam Pendidikan

            Penyediaan sokongan dan sumber yang disediakan sesuatu sistem kepada sekolah memberi kesan penting kepada prestasi sekolah. Hal ini bertujuan membolehkan guru dan pengetua/guru besar memberikan tumpuan kepada tugas utama mereka dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu pelaburan dalam sistem pendidikan merupakan ukuran penting kepada kesungguhan dan komitmen kerajaan terhadap pendidikan.

Kerajaan Malaysia telah mengekalkan tahap pelaburan yang tinggi dalam pendidikan sejak negara mencapai kemerdekaan lebih 55 tahun yang lalu. Pada awal tahun 1980-an, perbelanjaan Persekutuan untuk pendidikan rendah dan menengah sebagai peratus Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) adalah yang tertinggi di Asia Timur. Pada tahun 2011, jumlah perbelanjaan pendidikan sebanyak 3.8% daripada KDNK, atau 16% daripada jumlah perbelanjaan Kerajaan bukan sahaja lebih tinggi daripada purata OECD sebanyak 3.4% daripada KDNK dan 8.7% daripada jumlah perbelanjaan awam, malah adalah setara atau lebih tinggi daripada sistem berprestasi tinggi seperti Singapura, Korea Selatan dan Jepun (Ekshibit 1). Pada tahun 2012, daripada jumlah bajet pendidikan sebanyak RM37 bilion, Kerajaan terus menyediakan peruntukan yang terbesar, iaitu 16% daripada jumlah bajet kepada Kementerian Pelajaran. Peruntukan ini menunjukkan komitmen Kerajaan terhadap pendidikan sebagai satu daripada keutamaan negara.

·         Lonjakan Besar dalam Meningkatkan Akses kepada Pendidikan

Sistem pendidikan negara menyaksikan lonjakan besar sejak tahun 1957. Ketika negara mencapai kemerdekaan, lebih separuh daripada populasi tidak menerima pendidikan formal, hanya 6% kanak-kanak menerima pendidikan peringkat menengah, dan 1% sahaja mendapat pendidikan lepas menengah. Namun, lima setengah dekad kemudian, akses kepada pendidikan telah mengalami perubahan yang melangkaui jangkaan.

Pada tahun 2011, enrolmen di peringkat pendidikan rendah telah hampir sejagat, iaitu 94% dan peratusan murid yang tercicir daripada pendidikan rendah telah menurun secara significan (daripada 3% pada tahun 1989 kepada 0.2% pada tahun 2011). Kadar enrolmen di peringkat menengah rendah (Tingkatan 1 hingga 3) telah meningkat kepada 87%. Peningkatan terbesar berlaku di peringkat menengah atas (Tingkatan 4 hingga 5), dengan kadar enrolmen meningkat hampir dua kali ganda daripada 45% pada tahun 1980-an kepada 78% pada tahun 2011. Kadar enrolmen ini adalah lebih tinggi sekiranya enrolmen di sekolah swasta juga diambil kira, iaitu 96% peringkat rendah, 91% menengah rendah, dan 82% menengah atas. Kadar ini adalah yang lebih tinggi berbanding dengan kebanyakan negara membangun yang lain, namun masih rendah berbanding sistem pendidikan berprestasi tinggi seperti Singapura dan Korea Selatan. Pada masa yang sama, peluasan yang cepat berlaku dalam pendidikan prasekolah. Sekitar 77% murid telah memasuki pendidikan prasekolah (sama ada kerajaan atau swasta), dan sasaran negara adalah untuk memperoleh penyertaan sejagat menerusi Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), yang terkandung dalam GTP.

Peningkatan yang signifikan disusuli dengan peningkatan dalam pencapaian murid. Kadar literasi remaja telah meningkat daripada 88% pada tahun 1990 kepada kadar hampir sejagat sebanyak 99% masa kini, manakala kadar literasi dewasa telah meningkat secara mendadak, iaitu daripada kurang 70% kepada lebih 90% dalam jangka masa yang sama. Seterusnya, kadar populasi dewasa (berusia 15+ tahun) yang tidak mengikuti persekolahan telah menurun, daripada 60% pada tahun 1950 kepada kurang 10% pada tahun 2010. Manakala kadar populasi (berusia15+) yang menamatkan pendidikan menengah telah meningkat daripada sekitar 7% pada tahun 1950 kepada hampir 75% dalam tempoh yang sama (Ekshibit 2). Pencapaian ini adalah sesuatu yang membanggakan negara.

·         Sistem yang Komited untuk Membangunkan Murid Secara Menyeluruh

Kurikulum sekolah yang digubal merupakan satu usaha berterusan bagi membangunkan anak-anak secara menyeluruh, merangkum pelbagai dimensi, iaitu intelek, rohani, emosi, dan jasmani seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Program dan inisiatif yang membangunkan komponen bukan akademik dilaksanakan di dalam bilik darjah dan menerusi aktiviti kokurikulum. Sebagai contoh, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral adalah wajib untuk semua murid Tahun 1 hingga Tingkatan 5. Kementerian juga menetapkan setiap murid mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya 1 sukan, 1 kelab dan 1 badan beruniform bagi membina bakat dan memupuk minat, di samping membentuk kemahiran kepimpinan. Data yang diperoleh menunjukkan kadar penyertaan dalam aktiviti kokurikulum adalah tinggi.

·         Prestasi Akademik Murid Berbanding Standart Antarbangsa

Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan. Sejarah sistem pendidikan Malaysia, seperti negara lain di dunia, memberi penekanan terhadap pembangunan kandungan pengetahuan yang kukuh menerusi mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa. Walau bagaimanapun, dari segi pengiktirafan di peringkat global, kemahiran murid adalah tidak mencukupi sekadar menguasai 3M (membaca, menulis dan mengira) sahaja apabila mereka meninggalkan persekolahan. Tumpuan bukan hanya kepada kepentingan pemerolehan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kemahiran berfikir aras tinggi.

Prestasi murid Malaysia telah meningkat sejak beberapa dekad yang lalu, namun pencapaian yang membanggakan itu menghendapi risiko, dari segi relatif dan mutlak. Hal ini disebabkan sistem pendidikan negara lain dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin melebar. Keduanya, pentaksiran antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot dari segi mutlak.

Sepanjang dua dekad yang lalu, pentaksiran antarabangsa murid seperti Programme for International Students Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), telah muncul sebagai kaedah perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan daripada pelbagai sistem pendidikan. Pentaksiran ini mengambil kira pelbagai kemahiran kognitif seperti aplikasi dan penaakulan.

Ketika Malaysia mengambil bahagian dalam TIMSS buat pertama kalinya pada tahun 1999, skor purata murid mengatasi purata antarabangsa dalam Matematik dan Sains. Penyertaan dalam pusingan yang terkini pada tahun 2007 menunjukkan prestasi murid Malaysia telah menurun bawah purata antarabangsa bagi mata pelajaran Matematik dan Sains, disusuli penurunan dari segi kedudukan negara. Lebih kritikal lagi, 18% dan 20% murid Malaysia gagal mencapai tahap kemahiran minimum dalam Matematik dan Sains pada tahun 2007, iaitu peningkatan dua hingga empat kali ganda daripada 7% dan 5% masing-masing pada tahun 2003.

Keputusan PISA 2009+ (penyertaan kali pertama Malaysia) juga tidak memberangsangkan kerana kedudukan Malaysia terletak dalam kelompok sepertiga terbawah dalam kalangan 74 negara peserta. Pencapaian ini juga meletakkan Malaysia bawah pencapaian purata antarabangsa dan OECD (Ekshibit 3). Hampir 60% murid berumur 15 tahun yang menyertai PISA gagal mencapai tahap kemahiran minimum dalam Matematik, manakala 44% dalam Bacaan dan 43% dalam Sains tidak mencapai tahap kemahiran minimum. Perbezaan skor sebanyak 38 mata dalam PISA adalah bersamaan dengan satu tahun persekolahan. Secara perbandingan, pencapaian murid berumur 15 tahun di Singapura, di Korea Selatan, di Hong Kong dan di Shanghai seolah-olah mempunyai tiga atau lebih tahun persekolahan berbanding dengan murid berumur 15 tahun di Malaysia.

·         Contoh Kecemerlangan Wujud dalam Sistem Pendidikan Negara

Walaupun keputusan terkini TIMSS dan PISA telah mencetus kebimbangan, namun terdapat banyak bukti kecemerlangan murid dan sekolah di seluruh negara yang telah mencapai standard antarabangsa berdasarkan ukuran dalam bidang akademik dan bukan akademik. Ekshibit 4 menunjukkan sepintas lalu sebahagian daripada pencapaian murid dan sekolah Malaysia di peringkat antarabangsa. Di samping itu, Kementerian telah mengiktiraf 66 sekolah di bawah program Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Sekolah berkenaan merupakan yang terbaik kerana memiliki ciri-ciri yang unik, menghasilkan kecemerlangan akademik dan bukan akademik murid secara tekal, dan berkeupayaan bersaing di peringkat antarabangsa.

Sistem pendidikan negara juga berjaya mewujudkan sekolah, daerah dan negeri yang menunjukkan peningkatan di luar jangkaan yang membanggakan, misalnya, sejak lima tahun yang lalu, Johor merupakan salah sebuah negeri yang berada pada kedudukan lima terbawah berdasarkan prestasi murid dalam UPSR. Johor telah melaksanakan program peningkatan kemajuan sekolah yang menyeluruh dan berjaya meningkatkan pencapaiannya hanya dalam tempoh lima tahun. Johor, kini, berada dalam kelompok tiga teratas (diukur berdasarkan pencapaian murid). Begitu juga, terdapat sekolah di kawasan pedalaman seperti SK Ulu Lubai dan SK Bakalalan, di Sarawak, kedua-dua sekolah ini berada dalam komuniti yang berpendapatan rendah, namun berjaya merangkul anugerah amalan terbaik peringkat Komanwel pada tahun 2009 kerana berjaya melaksanakan perubahan yang mengagumkan. Kejayaan ini menunjukkan wujudnya peluang yang boleh dipelajari dan meningkatkan lagi amalan terbaik untuk diamalkan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.

·         Cabaran Kekal Wujud dalam Mencapai Keberhasilan Murid Secara Seksama

Objektif yang sama penting dalam sistem pendidikan adalah memastikan kesaksamaan dalam keberhasilan murid. Malangnya, sehingga kini keberhasilan murid masih tidak saksama. Negeri yang mempunyai populasi sekolah luar bandar yang banyak, seperti Sabah dan Sarawak, secara purata, menunjukkan prestasi yang rendah berbanding negeri yang mempunyai bilangan sekolah luar bandar yang sedikit. Dalam UPSR, peratus jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar ialah 4% mata dan bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), jurang pencapaian meningkat kepada 8% mata. Walau bagaimanapun, kedua-dua jurang pencapaian ini telah menurun, masing-masing sebanyak 5% mata dan 2% mata sejak enam tahun kebelakangan ini.

Jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan juga semakin mengecil. Tidak wujud perbezaan yang ketara antara sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina dari segi pencapaian dalam UPSR. Sejak lima tahun yang lalu, jurang pencapaian dalam kalangan sekolah jenis kebangsaan Tamil telah berjaya dikurangkan sebanyak 50%, dan jurang pencapaian antara sekolah jenis kebangsaan Tamil dengan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina telah kurang kepada 4% mata.

Sebaliknya, jurang pencapaian antara jantina adalah signifikan dan terus meningkat, malah semakin melebar dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini. Murid perempuan sentiasa mengatasi pencapaian murid lelaki pada semua peringkat. Jurang pencapaian antara gender mula kelihatan di peringkat UPSR dan berterusan sehingga ke peringkat universiti, iaitu 70% daripada kohort peringkat universiti terdiri daripada pelajar perempuan. Walaupun fenomena ini bukan unik bagi Malaysia, namun ia memerlukan perhatian bagi memastikan negara tidak mempunyai kohot murid lelaki yang ‘tercicir’, yang lebih awal meninggalkan sistem persekolahan atau merupakan kumpulan berpencapaian rendah.

Akhirnya, jurang ekuiti yang paling besar disebabkan oleh latar belakang sosioekonomi murid. Jurang ini dilihat berdasarkan tiga aspek: pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri, dan peratus murid menerima bantuan asas kewangan bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Ketiga-tiga aspek ini merupakan bukti yang tekal bahawa murid daripada keluarga miskin adalah kurang cemerlang berbanding murid daripada keluarga berpendapatan sederhana dan tinggi. Seperti yang ditunjukkan dalam Ekshibit 5, hanya 7% sekolah Band 1 dan 2 mempunyai populasi lebih sepertiga daripada jumlah muridnya mendapat KWAPM berbanding 69% sekolah Band 6 dan 7 yang menerima bantuan KWAPM.

·         Keberbagaian Pilihan Persekolahan Mewujudkan Persekitaran Etnik yang Homogen

Kewujudan pelbagai jenis sekolah kebangsaan dan swasta di peringkat rendah dan menengah dalam sistem pendidikan menyediakan peluang kepada ibu bapa untuk memilih jenis sekolah bagi anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, kewujudan persekitaran etnik yang homogen di sekolah menimbulkan kebimbangan tentang kurangnya peluang untuk berinteraksi dalam kalangan murid. Demi pengukuhan identiti dan perpaduan nasional, interaksi dalam kalangan murid perlu dipertingkatkan bagi membolehkan mereka berkongsi pengalaman dan aspirasi masa depan Malaysia. Situasi kepelbagaian jenis sekolah yang wujud dalam sistem pendidikan pada masa ini tidak menyumbang kepada interaksi yang dihasratkan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahawa lebih banyak murid Cina dan India berdaftar di SJK pada tahun 2011, berbanding 10 tahun yang lalu. Bilangan murid Cina yang berdaftar di SJKC telah meningkat daripada 92% pada tahun 2000 kepada 96% pada tahun 2011. Peningkatan bagi murid India yang berada di SJKT adalah lebih ketara, iaitu daripada 47% kepada 56%. Keadaan yang sama wujud di SK kerana 90% enrolmen murid ialah Bumiputera. Di peringkat menengah pula, walaupun laluan persekolahan adalah satu sahaja, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), namun keadaan terpisah dan homogen masih wujud. Hal ini berasaskan pemerhatian bahawa terdapat murid yang masih terbatas untuk terdedah kepada kepelbagaian, misalnya murid SJKC cenderung untuk ke Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC), sementara itu terdapat murid SK menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA).

Dalam usaha mencapai perpaduan, penting bagi setiap murid berinteraksi dan belajar bersama-sama rakan sebaya dan guru daripada pelbagai etnik, agama, budaya dan latar belakang sosioekonomi. Kementerian telah menyediakan program Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) menerusi aktiviti kokurikulum bagi mengukuhkan interaksi dalam kalangan murid di pelbagai jenis sekolah. Kajian semula yang dijalankan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) mendapati program RIMUP berjaya mewujudkan pergaulan antara etnik di dalam dan di luar bilik darjah. Oleh sebab kekurangan peruntukan, telah berlaku penurunan yang ketara dari sudut pengisian dan bilangan aktiviti untuk program RIMUP.

·         Pulangan atas Pelaburan Tidak Memenuhi Hasrat

Malaysia terus memperuntukkan bajet yang tinggi untuk pendidikan. Usaha ini telah meningkatkan akses yang hampir sejagat di peringkat pendidikan rendah. Pada masa yang sama, akses di peringkat menengah telah meningkat dengan ketara. Walau bagaimanapun, masih terdapat ruang untuk menambah baik dari aspek kualiti, ekuiti dan perpaduan.

Ekshibit 6 membandingkan perbezaan prestasi pelbagai negara yang menyertai pentaksiran antarabangsa berdasarkan perbelanjaan pendidikan per murid. Perbezaan setiap band prestasi (Lemah, Sederhana, Baik, Sangat Baik, Cemerlang) adalah bersamaan dengan satu tahun persekolahan. Data yang diperoleh pada tahun 2010 menunjukkan prestasi Malaysia berada pada kedudukan di belakang negara-negara yang menyediakan jumlah peruntukan yang hampir sama atau lebih rendah seperti Thailand, Chile, dan Armenia. Keadaan ini mungkin disebabkan peruntukan untuk pendidikan di Malaysia tidak disalurkan kepada faktor yang memberi impak tinggi terhadap keberhasilan murid, seperti latihan untuk meningkatkan kemahiran guru secara berterusan. Sistem pendidikan berprestasi tinggi seperti di Singapura, di Korea Selatan, dan di Shanghai sememangnya memperuntukkan jumlah bajet yang lebih tinggi berbanding Malaysia. Sistem pendidikan negara juga mampu melonjak dengan adanya usaha transformasi yang utama seperti ini. Oleh itu, tahap perbelanjaan untuk pendidikan di Malaysia patut dikekalkan, namun kecekapan dan keberkesanan dalam pengagihan dan perbelanjaan bajet perlu dikaji semula.

·         Aspirasi Terhadap Sistem Pendidikan dan Murid di Malaysia

Bagi memenuhi keperluan semua rakyat Malaysia dan menyediakan negara untuk bersaing di peringkat antarabangsa adalah penting untuk negara melakarkan wawasan kejayaan sistem pendidikan yang ingin dibangunkan, khusus berdasarkan konteks Malaysia. Kumpulan murid terbaik yang bagaimanakah ingin dihasilkan untuk berdepan dengan cabaran ekonomi abad ke-21? Jenis pendidikan yang bagaimanakah perlu disediakan untuk mereka hadapi dunia globalisasi yang pantas berubah? Kedua-dua aspirasi ini merangkumi dua aspek: pertama, sistem pendidikan secara keseluruhan, dan kedua, murid secara individu. Visi dan aspirasi ini akan menjadi landasan transformasi sistem pendidikan Malaysia.

Aspirasi sistem Pelan pembangunan pendidikan ini berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaaan sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan (Ekshibit 7). Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah selari dengan aspirasi yang disuarakan oleh peserta Dialog Nasional Pendidikan Kebangsaan. Sistem pendidikan berprestasi tinggi juga menetapkan teras yang sama yang perlu dicapai. Tindakan bagi merealisasikan lima teras berkenaan adalah penting, dan tidak ada inisiatif dalam teras berkenaan yang boleh dilaksanakan secara berasingan, malah perlu disepadukan dan digerakkan secara bersama.

1.      Akses

Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian perlu memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang tahun 2020.

2.      Kualiti

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapatkan pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Sistem pendidikan di Malaysia menetapkan aspirasi untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu diterima di peringkat antarabangsa.

3.      Ekuiti

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan berkualiti kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografis, jantina atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara jantina sehingga 50% menjelang tahun 2020.

4.      Perpaduan

Murid yang berumur antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat daripada masa mereka di sekolah. Oleh itu, sekolah berperanan untuk mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan murid. Melalui interaksi bersama murid lain dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, dan belajar untuk memahami, menerima serta menghayati perbezaan, suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi dapat dibentuk. Kementerian berhasrat untuk menjanakan suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

5.      Kecekapan

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak setanding dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan masa kini, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

·         Aspirasi murid

Menjangkaui seluruh sistem pendidikan ini, pihak berkepentingan jelas mengenai konsep “kualiti” yang perlu ada pada setiap murid. Maka pendidik, ibu bapa, murid dan semua ahli masyarakat perlu bersatu dalam merealisasikan visi pendidikan sebagai wadah pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Visi ini juga menjadi asas kepada semua usaha penambahbaikan sistem pendidikan sejak Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal pada tahun 1988.

Untuk maju, Pelan Pembangunan Pendidikan akan terus menggunakan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi membangunkan pendidikan seimbang sebagai asas pencapaian aspirasi setiap murid. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi yang dicapai oleh negara lain bagi mengenal pasti kemahiran khusus yang boleh diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi global (Ekshibit 8).

1.      Pengetahuan

Di peringkat paling asas, setiap kanak- kanak perlu menguasai kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, adalah penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan dengan pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia menerusi matapelajaran sejarah, kemanusiaan dan geografi. Murid juga digalakkan untuk menambah ilmu dan kemahiran dalam bidang lain seperti Seni, Muzik dan Sukan.

2.      Kemahiran Berpikir

Setiap murid belajar cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk membolehkan murid menghubungkan pelbagai disiplin ilmu. Lebih penting lagi, dalam ekonomi berasaskan pengetahuan, mereka mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penyelesaian masalah, penaakulan dan pemikiran kreatif dan inovatif. Dalam sistem pendidikan, bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kreatif diluar konteks akademik.

3.      Kemahiran Memimpin

Dalam dunia yang saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

4.      Kemahiran Dwibahasa

Setiap kanak-kanak menguasai sekurang-kurangnya bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komuniksai antarabangsa. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajarai bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

5.      Etika dan Kerohanian: Sistem pendidikan akan menyediakan pengalaman kepada setiap kanak-kanak untuk berdepan dengan cabaran yang bakal ditempuhi ketika dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang pada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

6.      Identiti Nasional

Identiti nasional yang kukuh terikat dengan prinsip Rukunegara yang diperlukan untuk kejayaan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat kukuh cintakan tanah air diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya melalui belajar memahami, tetapi juga menerima serta menghayati hakikat kepelbagaian.

·         Sebelas Anjakan Utama untuk Mentransformasikan Sistem Pendidikan Negara

Sejak beberapa tahun kebelakangan, Kementerian telah mendapat input daripada pelbagai pihak berkepentingan, iaitu ahli pendidik, ahli akademik, ibu bapa dan murid tentang keperluan untuk menyampaikan aspirasi sistem pendidikan negara. Berdasarkan input yang banyak diperoleh, wujud kesepakatan yang tinggi tentang beberapa topik seperti kepentingan meningkatkan kualiti guru. Terdapat juga beberapa topik seperti masa depan pendidikan bahasa dari perspektif yang berbeza.

Kementerian telah mengkaji semua cadangan dengan teliti dan mengintegrasikannya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan berdasarkan empat kriteria utama. Pertama, setiap tindakan yang diambil perlu menyumbang kepada aspirasi sistem dan murid seperti yang telah dinyatakan. Sekiranya inisiatif yang dikemukakan menghasilkan kesan yang negatif terhadap inisiatif yang lain atau menghasilkan aspirasi yang baharu, maka inisiatif tersebut tidak akan diberi keutamaan. Kedua, Kementerian menggunakan bukti antarabangsa bagi mengenal pasti dan memberi keutamaan kepada faktor yang dapat membawa kelainan dalam sistem dan penambahbaikan kepada murid. Ketiga, cadangan perlu relevan dengan keadaan semasa dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian. Oleh itu, inisiatif akan disusun untuk berkembang selaras dengan perkembangan kebolehan dan keupayaan pegawai Kementerian, guru dan pemimpin sekolah. Keempat, faedah pelaksanaan cadangan perlu memberikan pulangan yang lebih besar berbanding dengan kekangan perbelanjaan dan operasi.

Kementerian telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia. Setiap anjakan perlu memberikan impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada lima keberhasilan sistem, seperti akses, kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan. Dimensi kualiti menjadi fokus utama yang merentasi semua anjakan kerana kualiti merupakan dimensi yang penting dan perlu diberikan perhatian yang segera. Sebahagian daripada anjakan ini merupakan perubahan strategi dan hala tuju pendidikan. Anjakan yang lain merupakan perubahan operasi yang telah dan sedang dilaksanakan mengikut dasar sedia ada di peringkat Kementerian dan sekolah. Sama ada perubahan bersifat strategi atau operasi, semuanya menggambarkan perubahan amalan semasa.

Secara keseluruhan, anjakan yang dirancang merupakan sesuatu yang dicadangkan oleh pihak berkepentingan dan dapat menangani permasalahan yang menimbulkan kebimbangan masyarakat awam. Kementerian berharap kesepaduan harapan akan menyediakan satu asas tumpuan yang boleh diterima oleh semua warganegara Malaysia. Seksyen seterusnya merumuskan setiap anjakan dan menyediakan contoh perubahan besar menerusi inisiatif yang akan dilancarkan.

1.      Menyediakan Kesamarataan Akses kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antar Bangsa

o   Menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard antarabangsa.

o   Melancarkan kurikulum baru sekolah menengah (KSSM) dan semakan semula kurikulum sekolah rendah (KSSR) pada 2017.

o   Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.

o   Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada 100% menjelang 2020.

o   Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada umur 6+ tahun, disokong dengan program pengekalan yang disasarkan dan latihan vokasional sebagi persediaan untuk pekerjaan.

o   Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus

2.      Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris

o   Memperkenalkan kurikulum Bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah, dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas Peralihan.

o   Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa Inggeris.

o   Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap Bahasa Inggeris.

o   Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025

3.      Melahirkan Rakyat Malaysia dengan Penghayatan Nilai

o   Memperkukuh pendidikan Sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan menjelang 2017.

o   Memperkukuh Pendidikan Islam dan Moral dengan memberi lebih fokus ke atas teras nilai dan falsafah agama utama menjelang 2017.

o   Memperkembangan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1 Sukan, 1 Kelab dan 1 Badan Beruniform.

o   Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosio ekonomi

4.      Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan

o   Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% teratas.

o   Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah.

o   Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran.

o   Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi mulai 2016.

o   Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016 .

o   Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan mulai 2025

5.      Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi di Tempatkan Setiap Sekolah

o   Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuhkan proses perancangan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013.

o   Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua guru besar mulai 2013, dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik sekolah, kurikulum dan kokurikulum, serta lebih akauntabiliti terhadap meningkatkan keberhasilan murid

6.      Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan

o   Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin PPD di semua negeri menjelang 2014.

o   Meningkatkan autonomi pengurusan berasaskan sekolah, termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan sekolah yang mencapai prestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi besar.

o   Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak

7.      Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia

o   Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi semua 10,000 sekolah menjelang 2013.

o   Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada 2013.

o   Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran lebih khusus

8.      Mentransformasi Keboleh Upayaan dan Kapasiti Penyampaian Kementrian

o   Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan terhadap bajet dan personel, serta meningkatkan akuantabiliti bagi KPI mulai 2013.

o   Sekurang-kurangnya 2,500 lagi personel ditempatkan daripada KPM dan JPN kepada PPD untuk menyokong sekolah menjelang 2014 ƒ Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan kepimpinan utama mulai 2013.

o   Memperkukuh fungsi utama dan merasionalisasi struktur Kementerian mulai 2016

9.      Bekerjasama dengan Ibu Bapak, Komuniti dan Sektor Swasta Secara Meluas

o   Melengkapi ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah (SAPS).

o   Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016.

o   1,000 biasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di sekolah swasta dan antarabangsa.

o   Memperluas model Sekolah Amanah kepada 500 buah menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGOs yang berpotensi sebagai penganjur

10.  Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit

o   Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun, selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan ke arah Buget Berasaskan Keberhasilan (OBB).

o   Memanfaatkan peluang meningkatkan efisiensi, dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru

11.  Meningkatkan Ketelusan untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung

o   Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai 2013.

o   Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan kekal relevan dengan memasukkan maklumbalas daripada pihak berkepentingan dan mengambilkira perkembangan persekitarannya

·         Dampak yang Diperoleh Dari Pencapaian Transformasi

1.      Murid

Murid akan mendapat manfaat yang signifikan dalam perkembangan pendidikan mereka tanpa mengira latar belakang. Murid akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif, dan akan berasa terangkum dan terdidik dengan pengalaman pembelajaran di sekolah. Apabila menamatkan persekolahan, murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bertaraf dunia, nilai moral yang tinggi, dan berupaya bersaing dengan rakan sebaya dari negara lain.

Murid akan belajar dalam persekitaran yang mempunyai kepercayaan asas bahawa semua murid boleh belajar, dan semua murid boleh berjaya. Guru akan mempunyai harapan yang tinggi terhadap murid tanpa mengira latar belakang dan pencapaian terdahulu, dan akan membekalkan murid dengan sokongan yang perlu bagi memenuhi harapan ini.

Murid akan mempunyai pembelajaran yang kaya, dari segi akademik dan bukan akademik supaya mereka boleh berjaya dalam kehidupan. Lebih banyak projek dan tugasan berasaskan kumpulan yang perlu dilakukan bagi meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid dan keupayaan untuk bekerja secara individu dan berkumpulan. Lebih banyak projek berasaskan komuniti dan aktiviti rentas sekolah yang perlu dilakukan bagi memupuk interaksi dengan individu dari semua latar belakang. Murid akan mempunyai lebih banyak peluang untuk belajar sendiri dan mengejar minat mereka dalam bidang akademik, vokasional dan teknikal.

Murid akan mempunyai lebih hak bersuara dalam membentuk pengalaman belajar mereka. Guru akan bekerjasama dengan murid dan ibu bapa bagi menetapkan sasaran pembelajaran. Guru juga akan menggalakkan murid menyuarakan pendapat mereka supaya guru tahu gaya pembelajaran yang terbaik untuk setiap murid.

Sebagai balasan, murid akan diminta supaya sentiasa melakukan yang terbaik dan bekerjasama dengan guru untuk mengurangkan kelakuan yang mengganggu di dalam bilik darjah. Semua murid akan mempunyai tanggungjawab bersama bagi membantu menjadikan sekolah tempat yang selamat dan kondusif untuk pembelajaran.

2.      Guru

Guru akan meningkatkan keupayaan bertaraf dunia yang diperlukan bagi membantu mencapai keberhasilan murid yang dihasratkan. Guru juga akan memperoleh lebih keseronokan dan kepuasan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan pakej kerjaya guru yang baharu, mereka akan menikmati perkembangan profesional yang lebih memuaskan, laluan kerjaya yang lebih baik, dan proses penilaian yang telus dan adil serta berkait terus dengan keupayaan dan prestasi yang relevan.

Guru akan mendapat sokongan yang diperlukan untuk berjaya. Guru akan mempunyai akses yang lebih tinggi dalam peluang pembangunan profesionalisme berasaskan sekolah. Mereka akan mengambil bahagian dalam perbincangan dan dialog yang memberikan maklum balas positif, tertumpu kepada pembelajaran dan pembangunan diri supaya aspek penambahbaikan boleh dijadikan bidang kekuatan.

Guru akan menikmati persekitaran kerja yang lebih sesuai, ganjaran berasaskan prestasi dan laluan kerjaya yang lebih baik. Mereka akan melaksanakan tugas di sekolah yang mempunyai kelengkapan yang cukup, dan persekitaran kerja yang sesuai. Beban pentadbiran guru akan dikurangkan supaya mereka boleh menumpukan tenaga pada aktiviti teras, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Guru akan menikmati ganjaran berasaskan prestasi yang menarik termasuk perkembangan kerjaya yang lebih pantas dan boleh mengembangkan minat mereka mengikut laluan kerjaya yang berbeza: pengajaran, kepimpinan, dan kepakaran mata pelajaran.

Guru akan didedahkan dengan budaya kerjasama dan kecemerlangan profesional. Guru akan saling bekerjasama dalam menangani isu dan berkongsi amalan terbaik. Mereka mempunyai keluwesan pedagogi yang lebih besar di dalam bilik darjah dalam memastikan setiap murid belajar.

Sebagai balasan, guru akan diminta supaya bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baharu, melibatkan ibu bapa dan murid dalam proses pembelajaran, dan mempamerkan cara berfikir, nilai, dan kelakuan yang dijangkakan daripada murid.

3.      Pemimpin sekolah

Pemimpin sekolah akan menjadi pemimpin instruksional yang cemerlang, dan bertindak sebagai ejen perubahan. Mereka akan menikmati sokongan yang lebih besar dan perkhidmatan yang lebih baik daripada pegawai pendidikan persekutuan, negeri dan daerah. Mereka akan mendapat akses yang lebih besar terhadap latihan kepimpinan bertaraf antarabangsa, serta amalan terbaik daripada rakan sejawatan mereka di Malaysia.

Pemimpin sekolah akan mendapat sokongan dan sumber yang mereka perlukan bagi memacu sekolah dengan berkesan. Mereka akan menjalani kursus persediaan, induksi dan latihan berterusan yang lebih baik bagi membantu meningkatkan kemahiran kepimpinan. Mereka akan menerima maklum balas yang lebih cepat daripada PPD berkaitan isu yang dihadapi, daripada penempatan pembimbing pengetua hinggalah kepada peruntukan sumber tambahan, jika sekolah amat memerlukannya.

Pemimpin sekolah akan menikmati persekitaran bekerja yang lebih baik dan ganjaran berasaskan prestasi. Pengetua/guru besar, penolong kanan dan juga semua ketua panitia dan ketua jawatankuasa akan bekerja di sekolah yang mempunyai kemudahan yang mencukupi. Beban pentadbiran pula dikurangkan supaya mereka boleh memfokuskan tenaga kepada kepimpinan instruksional. Mereka akan menikmati ganjaran berasaskan prestasi yang menarik termasuk perkembangan kerjaya yang lebih pantas dan “kredit tambahan” bagi kecemerlangan dalam program penempatan pemimpin pengetua di sekolah pedalaman yang berprestasi rendah.

Pemimpin sekolah akan diberi kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah yang lebih tinggi. Mereka akan mempunyai keluwesan pengendalian yang setara dengan prestasi sekolah mereka dalam perkara seperti penjadualan kurikulum dan peruntukan bajet. Mereka akan menjalinkan kerjasama profesionalisme bersama PPD bagi mendapatkan input untuk sasaran prestasi tahunan, dan akan menikmati ketelusan yang lebih tinggi berkaitan keputusan yang memberikan kesan kepada sekolah mereka.

Sebagai balasan, pemimpin sekolah akan diminta supaya mencapai set jangkaan yang telah ditetapkan bagi sekolah mereka. Mereka perlu sentiasa terbuka kepada cara bekerja yang baharu, melibatkan masyarakat dalam penambahbaikan sekolah, dan menjalankan tugas sebagai pembimbing bagi membina keupayaan kakitangan sekolah masing-masing dan sekolah lain.

4.      Pegawai Kementerian

Pegawai Kementerian akan bertindak sebagai pemimpin perubahan, dengan kemahiran dan atribut yang diperlukan untuk menyokong sekolah. Mereka akan menjadi pengurus, pembimbing dan penyokong kecemerlangan sekolah yang lebih baik. Mereka akan mendapat manfaat daripada meritokrasi yang lebih besar, kuasa dengan kebertanggungjawaban yang lebih tinggi, dan tidak akan terbatas dengan hierarki dan kawalan.

Pegawai Kementerian akan menerima sokongan, latihan dan sumber yang diperlukan untuk memenuhi peranan dan tanggungjawab baharu mereka. Mereka akan mempunyai peranan baharu yang memfokuskan pada menyokong sekolah, dan akan mempunyai akses kepada lebih banyak peluang perkembangan profesionalisme. Mereka akan terlibat dalam perbincangan maklum balas positif yang memfokuskan pembelajaran dan pembangunan.

Pegawai Kementerian akan bekerja dalam persekitaran yang telus dan saling bekerjasama. Cara bekerja secara tersendiri dalam bahagian-bahagian Kementerian akan dihapuskan, manakala peranan dan tanggungjawab akan diperkemas untuk menghapuskan duplikasi fungsi dan aktiviti. Maklumat akan dikongsi secara cekap untuk membuat pemutusan berasaskan bukti. Cara keputusan dibuat akan lebih jelas.

Pegawai Kementerian akan mempunyai keanjalan pengendalian dan kebertanggungjawaban yang lebih besar. Sistem pendidikan akan beralih ke arah pemencaran kuasa dengan lebih banyak hak membuat keputusan akan diberikan kepada pegawai peringkat negeri dan daerah. Pegawai akan mempunyai hak yang lebih besar dalam mengenal pasti bidang penambahbaikan di negeri, daerah dan sekolah di bawah mereka. Mereka juga mempunyai hak yang lebih besar dalam menyediakan penyelesaian yang spesifik kepada konteks.

Sebagai balasan, pegawai Kementerian akan diminta untuk sentiasa terbuka kepada maklum balas daripada sekolah dan masyarakat. Mereka akan memperjuangkan perubahan yang akan berlaku dalam sistem pendidikan. Mereka perlu betul-betul responsif dalam memberikan sokongan dan sumber yang diperlukan oleh sekolah, serta bagi memastikan semua pihak berkepentingan dalaman dan luaran tahu tentang apa-apa yang berlaku.

5.      Orang Tua

Ibu bapa akan menyaksikan penambahbaikan yang ketara dan lestari dalam pengalaman pendidikan anak-anak mereka. Prestasi dan keutamaan sekolah akan lebih telus, dan ibu bapa akan sentiasa dimaklumkan tentang keadaan anak mereka di sekolah dari segi pencapaian dan juga perkembangan. Ibu bapa akan berasa seperti rakan kongsi sebenar dengan sekolah dalam membantu pembelajaran anak mereka.

Ibu bapa akan lebih memahami tentang kemajuan anak mereka, dan bagaimana mereka boleh membantu meningkatkannya. Mereka akan berhubung secara tetap dengan guru, dan bukannya ketika timbul masalah sahaja. Mereka akan mempunyai akses penuh terhadap prestasi anak mereka dalam peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah. Mereka akan diberikan bimbingan, iaitu daripada petua keibubapaan hinggalah kepada kelas pendidikan dewasa tentang bagaimana memberikan sokongan terbaik kepada pembelajaran dan kemajuan anak mereka.

Ibu bapa akan mempunyai lebih banyak peluang untuk memberikan input kepada strategi penambahbaikan sekolah anak mereka. Mereka mempunyai hak untuk tahu sepenuhnya tentang misi sekolah, prestasi terkini dan program penambahbaikan tahunan. Melalui PIBG, mereka boleh memberikan input dalam perkara seperti kualiti guru dan kurikulum. Komitmen mereka terhadap anak dan sekolah akan disambut baik dan dihargai.

Sebagai balasan, ibu bapa akan diminta supaya menyokong anak-anak mereka bagi memastikan anak mereka mencapai potensi pembelajaran (contohnya, memastikan anak mereka menyiapkan tugasan dan hadir ke sekolah tepat pada masanya). Ibu bapa juga perlu menunjukkan komitmen, pelibatan dan keterbukaan untuk anak mereka. Ibu bapa perlu berkongsi input, dan perhatian mereka dengan perhatian sekolah melalui cara yang betul, dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah dengan aktif.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1.      Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

2.      Pendidikan awal di Malaysia merupakan tahapan pendidikan asli bentukan dari orang Malaysia masih belum ada campur tangan pihak lain, dan pendidikan pada masa ini pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Sekolah-sekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah.

3.      Perkembangan pendidikan di Malaysia dapat dikatakan sebagai lanjutan sejarah pendidikan dari pendidikan semula di malaysia asli, dan masa ini pendidikan dimalaysia sudah tercampur tangan dengan peran orang Inggris yang datang di Malaysia sekitar tahun 1786 yang pendidikan ini terbagi dalam beberapa tempoh/ waktu. Ceritera mengenai perkembangan pendidikan di malaysia berlanjut pada masa perjuangan kemerdekaan, setelah kemerdekaan sampai waktu saat ini.

4.      Pendidikan malaysia saat ini apabila dilihat dari sistemnya memang sudah menunjukkan suatu pendidikan yang sistematis dan terstruktur dengan baik. Sehingga Malaysia dapat menyongsong gempuran persaian dalam bidang pendidikan sampai pada ancang-ancang tahun berikutnya. Dan dengan adanya hal ini berdampak pada kebaikan mutu pendididkan serta meningkatkan prestasi akademik yang dipersaiangkan antar bangsa.

5.      Dari aspek perbandingan antara keadaan pendidikan pada masalalu, masa sekarang dan yang akan datang memang memiliki suatu perbedaan yang signifikan. Namun perubahan itu menuju pada suatu penggambaran pencapaian kualifikasi mutu yang progres keatas.

3.2    Saran

1.      Sektor pendidikan adalah sektor yang strategis dalam mengoperasikan suatu kehidupan bangsa. Dalam segala bidang, apabila memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas tentusaja upaya, daya dan hasil yang di raih akan maksimal. Makadari itu tanamkan untuk selalu kokoh pada pendidikan sebagai dasar pondasi kekuatan kemasyarakatan suatu bangsa.           

2.      Sebagai manuaia yang berkembang dan hidup dalam dunia yang terus berkembang, kita harus selalu ikut serta dalam arus perkembangan supaya tidak terjadi adanya suatu keterbelakangan dan ketertinggalan.

3.      upayakan selalu memiliki sikap yang ingin menjadi yang lebih baik lagi, terapkan rasa optimis yang tinggi dalam diri kita. Jangan menjadi orang yang cepat puas dengan keadaan yang ada di depan kita. Bersyukur dianjurkan, namun jangan terlena dan tetap berpikir kedepan untuk menggapai kemajuan.

4.      meski dengan berbagai keadaan, apabila mempunyai rasa yang kuat untuk maju walaupun dengan segala upaya yang ditempuh tentusaja akan mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan harapan